Tempo.Co

KOMENTAR+

Kepulauan Sula Terisolir dan Butuh Dukungan Infrastruktur
Kamis, 05 April 2018
Rapat Komisi V DPR RI dengan Bupati kepulauan Sula Maluku Utara di Gedung DPR. Kamis 5 April 2018, (Foto: Tempo/Sukarnain)

Terisolirnya Kabupaten Kepulauan Sula yang berada di antara Indonesia tengah dan timur menjadi perhatian Komisi V DPR RI. Sebab, sebagaimana disampaikan Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes kepada Komisi V, Kamis 5 April 2018 di Gedung DPR, saat ini wilayah itu sangat minim infrastruktur, terpencil dan sulit maju. Secara geografis, sulit berkunjung ke Kepulauan Sula. Jika menempuh kendaraan dengan kapal kecil tentu mempertaruhkan keselamatan jiwa. Keadaan cuaca dengan gelombang Laut Banda setinggi tiga hingga empat meter menghadang setiap enam bulan dalam setahun. Jika harus menempuh jalur udara, saat ini tidak ada bandara yang layak.  

Kedatangan Hendrata menyampaikan banyak hal tentang minimnya fasilitas di negeri yang kaya hasil bumi palawija, cengkeh dan hasil laut itu. Dia berharap, walaupun Kepulauan Sula terisolir, seharusnya tetap terkoneksi dengan daerah lain.

Usai mendengarkan pemaparan Bupati Kepulauan Sula dan jajarannya, Anggota Komisi V DPR RI Rendy M Affandy Lamadjido mengaku prihatin dengan kondisi pembangunan di wilayah itu. Oleh karena itu, untuk membangun ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula maka langkah pertama yang dilakukan yakni membangun infrastruktur transportasi udara dan meningkatkan jalur darat. Sehingga Kabupatan Sula maju selangkah.

“Memprihatinkan, saya sepakat jika mengembangkan transportasi darat dan transportasi udara. Karena Sula ini memanjang dari timur ke barat hingga ratusan kilometer. Sehingga perlu ditunjang untuk meningkatkan transportasi di bidang darat dan udara,” ujar Rendy.

Menurutnya, pembangunan transportasi darat akan mendorong masyarakat semakin banyak memproduksi hasil bumi. Apalagi jika didukung transportasi laut dengan singgahnya kapal-kapal Pelni ke kawasan ini.

“Kabupaten Sula terkenal dengan hasil bumi berupa pala, cengkeh dan hasil laut, hanya saja dikarekan transportasi yang tidak memadai maka hasil bumi membusuk dan tidak bisa diangkut secara maksimal,” tuturnya.

DPR, ujarnya, akan mendorong agar ada political will dari Kabupaten Sula. APBN akan menyentuh jalan-jalan nasional walaupun tidak dapat mengembangkan jalan provinsi apalagi kabupaten.

Trans Indonesia Tengah telah terbuka dan dia akan mendorong agar bupati mengembangkan jalan sekitar 100 kilometer dari timur hingga ke sisi barat kepulauan. Rendy juga sudah membuat perencanaan Trans Indonesia Tengah dari Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan menuju Kabupaten Sula hingga ke Kabupaten Halmahera.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto mengatakan jika DPR akan segera melihat secara langsung kondisi yang terjadi di Kepulauan Sula. Apalagi saat ini sudah ada pemenang tender pembangunan runway bandara. Hanya saja, pekerjaan pembangunan belum dimulai. 

“Itu akan kami tinjau. Karena setelah lelang, seharusnya pekerjaan sudah dikerjakan. Kami ingin tahu sejauh mana pekerjaan runway dan ada kendala apa,” ujarnya.

Berkaitan dengan itu, Komisi V DPR RI juga akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perhubungan. Mengingat pembangunan berupa objek nasional ini menggunakan dana APBN.

Sementara itu Hendrata mengatakan jika selama ini apa yang diajukan adalah untuk kebutuhan masyarakat Kepulauan Sula. Wilayah mereka minim konektivitas. Seolah-olah Kabupaten Sula tidak terkoneksi dengan pihak luar karena bandara dan pelabuhan laut tidak memadai.  (*)

 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA