Tempo.Co

KOMENTAR+

Pengawasan Lemah, Banyak Travel Umroh Nakal
Rabu, 18 April 2018
Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menengarai pengawasan lemah munculkan banyak travel umrah nakal, di Gedung DPR RI, Rabu, 18 April 2018. (Foto: Dok. DPR)

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menengarai, maraknya biro perjalanan umroh nakal seperti First Travel dan Abu Tours karena pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama lemah. Kondisi tersebut membuka celah bagi bagi biro perjalanan (travel) umroh lain melakukan perekrutan calon jamaah padahal belum bisa dijamin kepastian berangkat ke tanah suci.

“Berawal dari situ, lambat laun menjadi persoalan travel umroh yang lain. Mereka mau cepatnya dengan cara mengumpulkan uang jamaah melalui provider dengan harapan bisa berangkat, tetapi nyatanya tidak mendapatkan visa. Pengawasan yang kurang intensif dan standar operasional prosedur (SOP) serta sanksi hukum dari Peraturan Menteri Agama (PMA) yang tidak maksimal, mengakibatkan banyak travel umroh yang melakukan mal praktik,” tutur Endang usai mengikuti raker dengan Menteri Agama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 16 April 2018.

Melihat kondisi tersebut, dia mendesak Kemenag untuk menyusun regulasi terbaik melindungi jamaah umroh dan haji. Harus diupayakan bagaimana membuat standar perlindungan minimal 75 persen bisa meng-cover ibadah umroh.

“Misalnya tiket pesawat Jakarta - Arab Saudi PP dan hotel di Makkah-Madinah bisa dipenuhi, maka bisa membuat rasa aman para jamaah, sebab mengindikasikan travel tersebut bertangggungjawab dan melindungi jamaah umroh,” ungkapnya.

Masalah ini yang akan dibahas kembali antara Komisi VIII dengan Kemenag dalam raker mendatang. Diharapkan ada inovasi baru dalam membuat kebijakan setelah mendapat masukan Komisi VIII.

Dalam salah satu kesimpulan rapat, Komisi VIII mendesak Kemenag untuk menyampaikan SOP serta data maupun dokumen terkait pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) secara kronologis dalam dua tahun terakhir. Komisi VIII juga memandang perlu untuk dilakukan audit kinerja pengawasan umroh pada Kemenag oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketika ditanya tentang pengawasan berbasis teknologi terhadap travel umroh, Endang melihat hal itu belum bisa dilakukan. Tetapi ia mendorong tiga tahun ke depan harus ada, sehingga nanti calon ibadah umroh dapat mengecek pelunasan biaya, tiket pesawat maupun hotelnya lewat internet.

“Perlu ada inovasi yang menjembatani antara jamaah umroh dari Kemenag dan travel yang harus mamastikan pesawatnya, hotel dan akomodasinya  serta sudah bisa terjawab ketika di-searching. Ini akan memberi kepercayaan kepada masyarakat sekaligus menghindarkan dari travel umroh yang nakal,” ujar Endang. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA