Tempo.Co

KOMENTAR+

Peran Masyarakat Mencegah Aksi Terorisme
Selasa, 15 Mei 2018
Anggota DPR RI Komisi III Nasir Djamil mengatakan jika upaya mencegah terorisme juga bisa dilakukan oleh masyarakat, di Gedung DPR RI, Selsa, 15 Mei 2018. (Foto: Tempo/Sukaarnain)

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan upaya mencegah aksi terorisme di Indonesia tidak cukup hanya dilakukan oleh satu atau dua badan saja. Menurutnya upaya mencegah aksi tersebut harus melibatkan masyarakat, RT, RW, lurah hingga ke pemerintahan desa.

Pemerintah harus segera memikirkan bagaimana mengikutsertakan masyarakat dalam memerangi terorisme. Selama ini masyarakat hanya menyaksikan saja, menjadi penonton. Dia menyontohkan bagaimana pelaku Bom Bali DR Azahari yang tinggal dan bergaul di tengah-tengah masyarakat.

“Negara harus melibatkan unsur lurah, pemerintahan desa, dan masyarakat semua dilibatkan. Selama ini kan tidak. Masalah terorisme jangan didominasi oleh satu dua institusi tertentu,” ujarnya di Gedung DPR RI, Selasa 15 Mei 2015.

Untuk mendorong masyarakat antusias mengungkap kejahatan luar biasa ini, dia berharap pemerintah juga memberikan penghargaan bagi warga yang melaporkan kejahatan ini kepada aparat. Sama seperti dalam pemberantasan korupsi, hendaknya negara juga menerbitkan peraturan pemerintah untuk pemberantasan kejahatan terorisme.

 “Dalam pemberantasan korupsi ada peraturan pemerintah yang mengatur keterlibatan masyarakat, bahwa ada penghargaan bagi kelompok atau masyarakat yang bisa mengungkap kasus korupsi. Seharusnya pemerintah membuat peraturan pemerintah untuk melibatkan masyarakat, sehingga  masyarakat tergerak mendapat kompensasi,” kata Nasir.

Tidak hanya itu, pemerintah hendaknya segera memaksimalkan peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menurut Nasir, BNPT diharapkan memberikan perhatian khusus bagi sekitar 500 warga Indonesia yang datang dari Suriah. Selama ini yang menjadi fokus BNPT hanya terhadap 15 orang saja. Padahal, kata Nasir, dana negara yang dianggarkan sangat besar dialokasikan untuk mengawasi warga dari Suriah.     

“Kita dapat informasi ada 500 orang yang datang dari Suriah. Namun yang ditangani BNPT hanya 15 orang. Padahal uang yang digelontorkan untuk BNPT segitu banyak,” ujarnya seraya meminta ada pendataan yang lebih detail terhadap warga Indonesia yang baru datang dari Suriah. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA