Tempo.Co

KOMENTAR+

Ketua DPR Kunjungi Pabrik Furniture di Bogor
Kamis, 23 Juni 2016
Ketua DPR ingin mengetahui langsung dampak pelemahan ekonomi terhadap produksi pabrik.

Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom), didampingi Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan mengunjungi pabrik Cahaya Buana Group, yang memproduksi injection, springbed, dan furniture,  di  Kawasan Industri Bogorindo, Sentul, Babakanmadang, Kamis, 23 Juni 2016.

Dalam kunjungan ini Akom disambut Bupati Bogor Nurhayanti dan Forum Komunikasi Daerah serta Ketua DPRD Bogor Ade Ruhandi.

Akom menjelaskan kunjungannya ke pabrik milik Atong ini bertujuan untuk mengetahui langsung dampak pelemahan ekonomi dunia yang terjadi beberapa tahun ini terhadap proses produksi pabrik. Kenapa harus ke sini, menurut Akom, karena saat ini DPR sedang mempercepat pembahasan RUU Tax Amnesty karena keadaan perlambatan ekonomi dunia yang berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Dampaknya itu termasuk anggaran APBN yang bisa terganggu apabila tidak bisa segera menyelesaikan pembahasan RUU Tax Amnesty ini. "Nah, saya ingin tahu dampak melambatnya ekonomi itu terhadap proses produksi di pabrik. Karena, kalau daya beli menurun, tentu produksi dan penjualan juga menurun," kata Akom.

Akom menuturkan jika RUU Tax Amnesty tidak dituntaskan segera, dikhawatirkan defisit akan semakin membengkak hingga di atas tiga persen pada September 2016. "Saat seperti itu jangan sampai gaji PNS, TNI, dan polri tidak bisa dibayar. Karenanya salah satu jalan yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Tax Amnesty," ucapnya.

Sementara Akom menuturkan pelemahan ekonomi telah menyebabkan terjadinya penurunan penjualan sebesar 20 persen sejak tahun lalu. Menurut dia, ini terjadi karena telah terjadi penurunan daya beli dari masyarakat. Kondisi ini berdampak terhadap jam produksi pabrik yang juga terpaksa dikurangai menjadi hanya lima hari kerja saja. "Kami juga telah melakukan pengurangan tenaga kerja sebanyak 10 persen. Tapi agar karyawan tidak begitu banyak yang diberhentikan, kita berusaha untuk mengurangi jam kerja dengan membatasi lembur," tuturnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA