Tempo.Co

KOMENTAR+

Perpusnas Diminta Kerja Sama dengan Kemendes Bangun Perpustakaan Desa
Jumat, 08 September 2017
Perpusnas Diminta Kerja Sama dengan Kemendes Bangun Perpustakaan Desa

Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana mengharapkan ada jejaring yang dibangun Perpusnas dengan Kementerian Desa untuk membangun perpustakaan desa. Perpustakaan Nasional tidak hanya mengandalkan anggaran sendiri, tetapi juga melihat potensi yang ada di kementerian lain untuk meningkatkan literasi Indonesia.

“Saya melihat di desa-desa ada kepala desa yang merujuk kepada dana desa untuk membangun perpustakaan desa termasuk pengadaan bukunya. Memang belum semua desa yang memanfaatkan dana desa untuk kepentingan itu,” kata Dadang Rusdiana di sela-sela RDP Komisi X dengan Perpusnas, Rabu, 5 September 2017.

Karena itu, kata politisi Hanura, dalam peraturan desa itu belum ada aturan yang secara tegas dan mengikat bahwa setiap desa itu harus memiiliki perpustakaan. “Nah ini harus dibangun MoU antara Kemendes dan Perpusnas sehingga dana desa bisa dialokasikan untuk pembangunan perpustakaan atau melengkapi sarana lainnya,” ujarnya.

Tantangan besar kita, lanjut Dadang, kita punya harapan ideal supaya tingkat literasi ke depan mampu sejajar  dengan negara maju sebab masih di tingkat 60 dari 61 negara yang disurvei. Rasio buku masih 1 untuk 15.000 orang, lalu kunjungan perpustakaan 2 persen  dari jumlah penduduk perhari. Ini menggambarkan tingkat literasi masih rendah, padahal itu sangat berpengaruh pada pengetahuan warga negara, terhadap kompetensi dan juga daya saing SDM.

Kondisi ini harus diselesaikan, kalau hanya andalkan anggaran sekitar Rp 500 miliar, bahkan pada tahun 2018 mendatang hanya naik menjadi Rp 584 miliar, masih dianggap kurang dan Perpusnas mengajukan tambahan melalui DAK, tetap tak bisa berharap banyak. "Diperkiarakan, pada akhir Pemerintahan Pak Jokowi 2019, tingkat literasi masih rendah karena hanya mengandalkan anggaran sebesar Rp 584 miliar,” jelas Dadang.

Menurutnya banyak hal menghambat rendahnya literasi Indonesia, di antaranya kesadaran baca rendah, perpustakaan belum menyebar, toko buku hanya dikota-kota besar dan persoalan distribusi menjadi salah satu problem. Sedangkan sarana-prasarana membutuhkan dana besar, sehingga Perpusnas perlu menjalin jejaring dengan kementerian lain.

Menurut Dadang, dana desa bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, termasuk perpustakaan. Selain itu pemerintah perlu membangun hot spot, sehingga Perpusnas harus membangun relasi dengan Kemenkominfo. “Dengan hot spot di ruang-ruang baca, ruang publik akan memudahkan masyarakat untuk tertarik dan gemar membaca,” kata Dadang menegaskan. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA