Tempo.Co

KOMENTAR+

BURT Sosialisasikan Pembangunan Gedung di Sumbar
Kamis, 26 Oktober 2017
Ketua Tim kunjungan spesifik BURT

Rencana pembangunan gedung DPR RI yang akan dimulai tahun depan menjadi isu utama kunjungan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ke Provinsi Sumatera Barat, Rabu, 25 Oktober 2017. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim kunjungan spesifik BURT DPR Elva Hartati saat melakukan sosilisasi Rencana Strategis (Renstra) DPR RI tahun 2014-2019. Hadir dalam acara ini sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Elva, pembangunan gedung DPR mendesak dilakukan karena gedung kantor anggota (Nusantara I) sudah melebihi daya tampung. Kapasitas sesuai rencana hanya 800 orang, kini dihuni lebih dari 3.000 orang. Untuk itu, politisi PDI Perjuangan ini melakukan sosialisasi dengan datang ke provinsi-provinsi guna melakukan pertemuan dengan akademisi, LSM, dan ormas Muhamadiyah yang merupakan ujung tombak penyampai aspirasi kepada masyarakat. Diharapkan, masyarakat nantinya tidak berpikir negatif kepada DPR dan percaya dengan pembangunan gedung tersebut.

Selain itu, alasan membangun gedung DPR adalah karena saat ini kondisinya sudah retak dan sudah berapa kali disuntik. "Untuk itu pula masyarakat diharapkan bisa mendukung. Apalagi pembangunan gedung itu akan kita serahkan semua kepada pemerintah, yakni Kementerian PUPR, mulai dari desain maupun anggarannya,” ujarnya. Dia mengatakan pembangunan akan dilakukan tahun depan, dan anggarannya sudah disetujui Menteri Keuangan.

Hal yang sama disampaikan Anggota BURT dari F-PDIP Rendy M Affandy Lamadjido. Menurutnya, meski pembangunan gedung DPR bukanlah hal yang mutlak, namun kodisi gedung Nusantara I sudah tidak bisa menampung beban. Mestinya hanya untuk 800-1500 orang, namun sekarang sudah mencapai 3.000 orang. Belum lagi banyak tamu yang datang, sejumlah staf dan tenaga ahli, serta dokumen seberat dua hingga tiga kilogram. "Jangan sampai nanti kalau terjadi insiden baru kita memikirkan gedung baru,” ucapnya. 

Rendy mengatakan pembangunan gedung baru bukan milik anggota DPR dan partai, tetapi milik bangsa dan negara, dan bisa menjadi monumen yang menciptakan kewibawaan lembaga ini. "Saya melihat gedung ini desainnya sangat berwibawa, yang bisa mengakomodasi 34 provinsi dan kurang lebih 400 ribu kabupaten,” ujarnya.

Salah seorang tokoh masyarakat dari PW Nadhatul Ulama  (NU) Shofwan Karim yang hadir dalam acara ini mengapresiasi pembangunan gedung DPR. "Menurut saya, memang harus dibangun gedung baru DPR. Karena saya merasakan saat berkunjung ke gedung di kawasan Senayan itu sudah retak dan condong," katanya. (*)

 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA