Tempo.Co

KOMENTAR+

Renstra Menata DPR Menuju Parlemen Modern
Jumat, 27 Oktober 2017
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sedang menata diri berupaya mewujudkan visinya sebagai lembaga perwakilan rakyat yang modern dan berwibawa. DPR menginginkan adanya transparansi yang didukung oleh teknologi informasi dan diharapkan menjadi pusat pembelajaran serta pengetahuan demokrasi di Indonesia. 

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing saat melakukan sosialisasi rencana strategis (Renstra) DPR 2014 - 2019 mengatakan perlunya penataan lembaga perwakilan rakyat agar menjadi kuat untuk mewujudkan aspirasi rakyat yang diwakili. Menurutnya, Renstra ini adalah upaya dalam mewujudkan parlemen modern, salah satunya adalah gedung parlemen yang lebih representatif untuk melaksanakan tugas-tugas kedewanan.

"Gedung parlemen adalah milik rakyat. Berarti kebebasan setiap orang bisa masuk, dan itu hanya ada di Indonesia Apakah perlu dibiarkan seperti ini tidak ditata. Seharusnya gedung parlemen merupakan sebuah icon yang bisa dikunjungi sebagai tempat wisata demokrasi dari wisatawan dalam negeri maupun luar negeri," katanya usai mendengarkan masukan dari Pemerintah Provinsi Riau dan akademisi  di Pekanbaru, Rabu, 25 Oktober 2017.

Hal lain seperti kualitas dari sumber daya manusia (SDM) pendukung dan kualitas dari anggota DPR juga menjadi prioritas tercapainya tujuan Renstra ini. Namun ini tergantung dari undang-undang yang perlu dikaji kembali. "Negara akan kuat kalau DPR-nya kuat. Tidak ada negara yang kuat dengan DPR-nya yang tidak kuat. Jadi, demokrasi Indonesia harus tetap kita jaga dan harus kita tata sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa dan negara," ucapnya.  

Terkait dengan penilaian masyarakat mengenai citra Dewan berdasarkan target kinerja DPR, politisi partai Golkar ini menerimanya dan DPR senantiasa memperbaiki citra itu. 

Lebih lanjut, Anton menjelaskan bahwa anggota DPR saat ini menempati ruangan yang dinilai tidak pantas. Karenanya, pemerintah diminta untuk menyiapkan gedung parlemen yang lebih layak. "Di luar, orang mengira yang membangun gedung DPR itu adalah anggota DPR, sebenarnya yang membangun itu adalah pemerintah. Pemerintah wajib memberikan fasilitas yang layak pada pejabat negara. Apakah layak kami dengan satu anggota DPR beserta tujuh orang tenaga ahli berada dalam ruangan 26 meter persegi. Jadi, itu kebutuhan yang sangat mendasar," katanya. (*)

 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA