Tempo.Co

KOMENTAR+

Rapat Paripurna DPR Sahkan APBN-P 2016
Selasa, 28 Juni 2016
Defisit APBN-P TA 2016 disepakati sebesar Rp 296,72 triliun atau 2,35 persen dari PDB.

DPR RI mengadakan Rapat Paripurna untuk mengesahkan hasil Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU No.14 Tahun 2015 tentang APBN-P TA 2016 di Ruang Rapat Paripurna II, Gedung DPR RI, Selasa, 28 Juni 2016.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Ade Komarudin dan dihadiri Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ini, Ketua Banggar Kahar Muzakir melaporkan bahwa Banggar dan Pemerintah telah menyepakati besaran asumsi dasar dalam APBN-P 2016, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 4 persen, nilai tukar Rp 13.500/USD, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,5 persen, harga minyak 40 USD/Barel, lifting minyak 820 ribu barel/hari, lifting gas 1.150 ribu barel setara minyak/hari, lifting minyak dan gas 1.970 ribu barel/hari.

Berdasarkan asumsi ini, Pendapatan Negara dan Hibah disepakati sebesar Rp 1.784,24 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 1.784,24 triliun dan Penerimaan Hibah sebesar Rp 1.975,2 triliun.

Pendapatan dalam negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.539,16 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 245,08 triliun. Penerimaan Perpajakan dengan tax ratio sebesar 12,86 persen turun dari 13,11 persen (termasuk SDA Migas dan pertambangan) terdiri dari PPh Non-Migas sebesar Rp 819,49 triliun, PBB sebesar Rp 17,71 triliun, Cukai sebesar Rp 148,09 triliun, Pajak Lainnya sebesar Rp 7,41 triliun, Bea Masuk Rp 33,37 triliun, dan Bea Keluar Rp 2,5 triliun. Sedangkan PNBP terdiri dari Penerimaan SDA Migas sebesar Rp 68,68 triliun, SDA Non-Migas Rp 21,83 triliun, Pendapatan Laba BUMN Rp 34,16 triliun, dan PNBP Lainnya.

Sementara Belanja Negara dalam APBN-P TA 2016 disepakati sebesar Rp 2.082,94 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Rp 1.306,69 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 776,25 triliun. Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.306,69 triliun.

Program pengelolaan subsidi non-energi sebesar Rp 83,39 triliun, terdiri dari subsidi pangan Rp 22,50 triliun dan subsidi pupuk Rp 30,06 triliun. Untuk subsidi energi dianggarkan sebesar Rp 94,35 triliun, terdiri dari program subsidi jenis BBM Tertentu, LPG Tabung 3 kilogram, dan LGV sebesar Rp 43,68 triliun. Program subsidi listrik dianggarkan sebesar Rp 50,66 triliun (termasuk kekurangan subsidi tahun 2014/audited sebesar Rp 12,28 triliun).

Untuk anggaran pendidikan disepakati sebesar Rp 416,58 triliun, yang dianggarkan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 144,95 triliun, transfer ke daerah dan dana desa Rp 266,63 triliun, dan melalui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5 triliun.

Untuk anggaran kesehatan disepakati sebesar Rp 104,14 triliun, yang dianggarakan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 76,11 triliun, transfer ke daerah dan dana desa Rp 21,20 triliun, dan melalui pembiayaan sebesar Rp 6,82 triliun.

Sedang untuk transfer ke daerah dalam APBN-P TA 2016 disepakati sebesar Rp 729,27 triliun, dan Dana Desa Rp 46,98 triliun. Transfer ke daerah terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp 705,45 triliun, Dana Insentif Daerah Rp 5 triliun, dan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keiistimewaan D.I. Yogyakarta Rp 18,81 triliun. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum Rp 494,43 triliun, yang terdiri dari DBH sebesar Rp 109,07 triliun, DAU Rp 385,36 triliun, dan Dana Transfer Khusus Rp 211,02 triliun yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 89,0 triliun dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp 121,21 triliun.

Dengan Pendapatan Negara Hibah sebesar Rp 1.786,22 triliun dan Belanja Negara Rp 2.082,94 triliun, Banggar dan Pemerintah menyepakati defisit dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp 296,72 triliun atau 2,35 persen dari PDB. Besaran defisit ini lebih tinggi dari APBN TA 2016 sebesar 2,15 persen dari PDB, namun lebih rendah dari RAPBN-P TA 2016 yang diajukan Pemerintah sebesar 2,48 persen.

Adapun pembiayaan untuk menutup defisit ini bersumber dari Pembiayaan Utang sebesar Rp 365,72 triliun dan Pembiayaan Nonutang sebesar negatif Rp 69,00 triliun.

Usai menyerahkan hasil laporannya, Ketua Banggar menyerahkannya kepada Pimpinan DPR. "Apakah semuanya setuju?" ujar Pimpinan Rapat Ade Komarudin. Sebanyak 268 peserta Rapat Paripurna yang hadir  pun menyatakan setuju terhadap APBN-P 2016 ini.  (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA