Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengklarifikasi beredarnya salinan faksimile surat permintaan fasilitas untuk putrinya, Shafa Sabila Fadli. Faksimile itu menyatakan Sekjen DPR meminta bantuan KBRI di Washington DC, melalui KJRI New York, untuk memfasilitasi kunjungan putri Fadli Zon dalam rangka mengikuti Stage Door Manor 2016.
“Saya harus tegaskan, saya tidak pernah meminta, baik lisan maupun tulisan, kepada pihak kesekjenan. Saya sendiri belum pernah melihat langsung surat fisik untuk meminta fasilitas karena memang tidak ada fasilitas yang digunakan,” ujar Fadli, Selasa, 28 Juni 2016.
Fadli mengatakan putrinya sedang mengikuti kursus singkat atau sekolah teater performing arts, Stagedoor Manor Camp. Kegiatan itu sudah digelar empat kali dan saat ini putrinya merupakan satu-satunya orang Indonesia yang ikut dalam kegiatan tersebut.
“Seharusnya tahun ini saya yang menemani, tapi karena kegiatan saya di DPR cukup padat, saya tidak bisa mengantar. Namun, kalau meminta fasilitas pendampingan, itu tidak ada. Di camp itu tidak bisa didampingi oleh siapa pun,” tutur Fadli.
Fadli menjelaskan, permintaan pendampingan itu adalah inisiatif staf pribadi. Stafnya berharap tidak ada masalah imigrasi dari bandara hingga putri Fadli tiba di rumah orang Indonesia.
Fadli menyatakan, kalau ada dana KJRI yang terpakai, itu hanya biaya bensin dari bandara ke rumah orang Indonesia. Nilainya diperkirakan tidak sampai US$ 100 atau sekitar Rp 1,2 juta.
“Nanti saya suruh staf saya mengantar uang tersebut sebagai pengganti ongkos bensin kepada Kementerian Luar Negeri kalau memang hal itu dianggap sebagai suatu pemakaian fasilitas. Namun saya sendiri tidak pernah meminta dan di sana anak saya memakai mobil sewaan, jadi tidak pernah memakai mobil dari KJRI,” tuturnya.
Akibat isi surat yang juga mencantumkan nomor telepon itu disebarluaskan oknum KJRI atau KBRI Washington, privasi putri Fadli terganggu. Fadli berharap, tidak ada diskriminasi perlakuan, mengingat ia adalah politikus di luar pemerintah.
“Saya tidak tahu maksud KJRI atau KBRI menyebarluaskan ini, dan saya juga ingin tahu sebenarnya siapa saja yang mendapat fasilitas penjemputan yang dilakukan pihak KJRI atau KBRI di Wahington selama ini. Jangan sampai ada diskriminasi karena saya adalah politikus di luar pemerintahan. Apalagi kebetulan saya Wakil Ketua DPR. Di sini juga ada protokoler, dan saya kadang tidak tahu bagaimana kerja protokoler sebagai pejabat tinggi negara. Saya ingin KJRI menjelaskannya karena sekarang anak saya merasa agak resah atas kejadian ini karena nomor ponselnya disebarluaskan tanpa izin,” kata Fadli. (*)