Tempo.Co

KOMENTAR+

Sidang Itsbat Tahunan Sudah Tidak Diperlukan Lagi
Senin, 04 Juli 2016
Umat Islam sudah bisa mendapat kepastian jauh lebih awal tentang tibanya hari raya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menilai penetapan hari raya besar Islam melalui sidang Itsbat yang tiap tahun dilaksanakan pemerintah, di masa depan tidak diperlukan lagi.

Ia berharap ke depan, Kalender Hijriyah yang di dalamnya terdapat hari-hari besar seperti wukuf haji, hari awal ramadan dan lainnya, ditetapkan permanen seperti Kalender Masehi jauh sebelum tibanya hari penting tersebut.

"Memang benar, untuk penetapan hari-hari penting tersebut perlu ke hati-hatian. Akan tetapi  ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta banyaknya pakar muslim sangat mumpuni dalam bidang astronomi. Menurut saya, umat Islam Indonesia sudah mampu menghitung secara akurat tibanya hari-hari raya Islam beberapa tahun sebelum jatuhnya hari penting tersebut" kata Sodik Mudjahid dalam siaran persnya.

Ia menambahkan, di sinilah "sidang Itsbat"  digelar, yakni beberapa tahun sebelumnya untuk  menetapkan Kalender Hijriyah yang akan berlaku puluhan tahun. Jadi sidang Itsbat tidak digelar tahunan seperti yang biasa dilakukan jelang tibanya hari-hari penting tersebut.

Dengan demikian, lanjut Sodik, pada H-1 hari raya Islam, Menteri Agama hanya mengingatkan dan mengukuhkan kembali tibanya  hari tersebut, tanpa harus melakukan sidang Itsbat lagi. Sehingga, umat Islam sudah bisa mendapat kepastian jauh  lebih awal tentang tibanya  hari raya penting.

Menurut Politisi F-Gerindra ini, dengan penetapan seperti itu, dapat menghemat energi, terutama energi psikologis ketika berbeda pendapat dalam sidang Itsbat tiap tahun. Lalu, umat Islam juga menjadi terdepan dalam pengembangan iptek termasuk dalam bidang astronomi.

Selain itu, Sodik menilai, walau perbedaan pendapat adalah rahmat, tetapi ketika berbeda pendapat dalam urusan hari raya ini, dirasakan kurang nyaman dan kurang mengungtungkan bagi ummat Islam itu sendiri. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA