Tempo.Co

KOMENTAR+

Militer Indonesia Wajib Jaga Daerah Teritori dengan Optimal
Kamis, 14 Juli 2016
Ini dua hal berbeda yang harus dijaga keamanan dan stabilitasnya.

Terkait dengan kondisi daerah teritori negara yang sering mendapat ganguan dan ancaman, anggota DPR, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan, aparat militer Indonesia harus bekerja optimal menjaga wilayah kedaulatan negara. “Teritori yang dimaksud bukan hanya perairan, melainkan juga kapal-kapal penumpang Indonesia saat melintasi perbatasan,” ujarnya pada Kamis, 14 Juli 2016.

Pernyataan ini merupakan kritik dari terulangnya penyanderaan sejumlah WNI oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina. Mereka disandera saat melintas di perairan Malaysia. Penyanderaan ini merupakan aksi kedua setelah para sandera, yang merupakan ABK Indonesia, berhasil dibebaskan pada Mei lalu.

“Dalam kasus ini, integritas bangsa diacak-acak. Pemerintah harus mengawal mereka semua, termasuk kegiatan perekonomian di perairan kita,” ucap Bambang. “Dengan personel tentara sekitar 500 ribu orang, semestinya jumlah itu sudah cukup mengawal teritori, termasuk kapal-kapal Indonesia yang melintasi perbatasan dengan negara-negara tetangga.”

Terkait dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berencana menghentikan sementara pengiriman batu bara ke Filipina Selatan, anggota Komisi VI DPR ini memberikan pernyataan yang konstruktif. “Penghentian pengiriman tersebut akan berdampak terhadap perekonomian negara. Padahal, di saat yang sama, kondisi perekonomian kita masih tidak stabil. Bila pengiriman batu bara dihentikan, akan semakin mengurangi pemasukan devisa negara,” tutur Bambang.

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan upaya pembebasan harus dilakukan semaksimal mungkin, tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional. “Ini dua hal yang berbeda, yang sama-sama harus dijaga keamanan dan stabilitasnya,” tuturnya.

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA