Tempo.Co

KOMENTAR+

Fadli Zon: Masalah Terorisme Jangan Jadi Alat Politik
Kamis, 14 Juli 2016
DPR ingin kajian UU Anti Terorisme bisa diterima semua lapisan masyarakat.

Dalam pembahasan UU Anti Terorisme, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon tidak ingin pendekatan kepada masyarakat dilakukan seperti dulu, yaitu secara security approach. Karena, menurut dia, bicara soal terorisme ini sangat sensitif.

"Kita tidak ingin masalah terorisme ini kemudian menjadi alat politik. Kita memang harus memberantas teroris, tapi jangan dikait-kaitkan dengan politik atau disimpangkan menjadi alat politik," ujarnya usai menerima menerima kunjungan Duta Besar Meksiko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Juli 2016.

Fadli mengatakan, DPR ingin kajian tentang UU Anti Terorisme ini komprehensif sehingga bisa diterima semua lapisan masyarakat. "Jangan nanti baru jadi langsung di-judicial review," katanya.

Jadi, menurut Fadli, penyelesaiaan UU ini tergantung pembicaraan dengan pihak pemerintah. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah sendiri yang harus lebih solid, terutama bagaimana peran dari TNI dan Polri bisa bersama-sama untuk memberantas teroris.

"Tapi masukan dari masyarakat hingga kini kann masih pro kontra. Juga dari pemerintah maunya seperti apa masih belum tahu. Ini yang harus didudukkan bersama. Sejauh ini yang saya lihat antara Polri dan TNI dalam persoalan ini belum duduk. Nah, kita perlu dengarkan apa maunya," ujar Fadli.

Untuk itu, Fadli menyarankan agar Menkopolhukam merancang suatu pertemuan diskusi tertutup mengenai hal ini secara lebih komprehensif, dengan melibatkan institusi Polri dan TNI, sehingga nanti bisa duduk untuk membahas dimana perannya. "Kita di DPR akan jauh lebih mudah untuk membahasnya ketimbang nanti dibahas secara bebas di sini. Ini kan bagian-bagian dari alat negara yang penting. Jadi saya cenderung pemerintah bisa melakukan koordinasi untuk mendapatkan dialog yang lebih konstruktif dalam beberapa hal tertentu, baik mekanisme maupun hubungan antar institusi," kata Fadli. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA