Tempo.Co

RS Swasta Harus Dibantu
Jumat, 15 Juli 2016
Banyak rumah sakit di swasta di daerah-daerah terpencil tidak punya dokter, padahal masyarakat butuh layanan kesehatan yang dekat jangkauannya

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmad Riski Sadig mendorong pemerintah untuk mengakaji kemungkinan memberi bantuan anggaran bagi rumah sakit swasta di daerah terpencil. Usulan ini disampaikannya saat Rapat Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2017 dengan pemerintah di Ruang Rapat Banggar Gedung DPR Jakarta, Kamis 14 Juli 2016.

Menurut Riski banyak rumah sakit swasta yang memiliki kualitas unggul. Mereka dilengkapi dengan tenaga kesehatan yang profesional dan sudah teruji memiliki kontribusi besar pada masyarakat. Sebab rekruitmen tenaga kesehatan yang dilakukan rumah sakit swasta lebih unggul dibandingkan pemerintah.

Dia menyontohkan rumah sakit atau klinik-klinik kesehatan yang dimiliki pribadi di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Misalnya rumah sakit milik organisasi Muhammadiyah, atau milik pesantren-pesantren besar seperti Gontor, Al-Irsyad.

“Klinik dan rumah sakit itu pasti punya tenaga kerja kesehatan. Kondisi ini berbeda dengan pemerintah. kalau pemerintah punya rumah sakit, tentu dilengkapi dengan tenaga dari PNS. Oleh karena itu banyak rumah sakit di swasta di daerah-daerah terpencil tidak punya dokter," kata Riski.

Dia menyadari jika usulan tersebut belum ada payung hukumnya. Namun cukup beralasan untuk dibahas lebih lanjut karena bantuan pemerintah juga diberikan pada sektor pendidikan, lembaga pendidikan swasta dibantu pendanaan oleh pemerintah. Sehingga usulan lembaga kesehatan swasta dibantu anggaran oleh pemerintah bukanlah angan-angan yang mustahil. Dengan demikian fasilitas kesehatan semakin dekat dengan rakyat.

"Selama ini bantuan pemerintah bisa diberikan pada sector pendidikan bisa. Jadi kenapa kesehatan tidak. Hanya menunggu payung hukum untuk mengatur. Kami hanya memberi masukan, realisasi ada pada pemerintah,” kata Riski. (*)