Tempo.Co

KOMENTAR+

Georgia Ingin Bangun Hubungan Parlemen dengan Indonesia
Senin, 18 Juli 2016
DPR RI saat ini sedang mengevaluasi grup kerja sama parlemen dengan negara lain.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menerima Duta Besar Georgia untuk Indonesia Zurab Aleksidze di ruang tamu Pimpinan DPR lantai 2, gedung Nusantara lll DPR, Senin, 18 Juli 2016.

"Pertemuan ini atas permintaan Dubes Georgia untuk bertemu saya, yang hari ini baru bisa terlaksana karena kemarin-kemarin kita sibuk sekali dengan acara-acara APBN," kata Nurhayati.

Nurhayati menuturkan, dubes ingin menyampaikan keinginan Georgia membangun grup kerja sama bilateral parlemen dengan Indonesia. "Tapi beliau katakan juga bahwa sekarang mereka sedang mempersiapkan pemilu, jadi akan dilaksanakan nanti setelah pemilu di sana selesai," ujar Nurhayati.

Menyikapi hal ini, Nurhayati menyampaikan bahwa selama ini parlemen Indonesia telah memiliki banyak sekali grup kerja sama bilateral. Tapi, kata Nurhayati, parlemen Indonesia sedang mengevaluasi kerja sama tersebut. Menurut dia, DPR RI tidak ingin grup kerja sama bilateral ini hanya menjadi ajang kunjung-mengunjungi saja, tapi harus ada manfaatnya buat mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya.

"Jadi hubungan kerja sama ini harus dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kerja sama ekonomi dan investasi. Artinya, kerja sama itu harus berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sehingga, dalam periode ini kami menguranginya dan hanya punya 49 negara. Dan kami berharap ini bisa efektif untuk masyarakat Indonesia khususnya," tutur Nurhayati.

Begitu juga dengan kerja sama parlemen dengan Georgia nantinya, Nurhayati berharap jangan hanya berpikiran tentang peningkatan kerja sama hubungan kedua negara saja, tapi harus berpikir ke arah yang lebih besar. Hal ini mengingat kedua negara juga merupakan bagian dari komunitas global, dimana saat ini sedang mengalami begitu banyak masalah, salah satunya masalah terorisme.  (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA