Tempo.Co

KOMENTAR+

UKM Tidak Hanya Butuh Sebatas Keuangan
Rabu, 20 Juli 2016
Komisi VI berkomitmen akan mempertajam dan memastikan komitmen pemerintah dalam menjalankan program untuk medukung UKM.

Menghadapi kondisi persaingan global dan demi menuju cita-cita menjadikan Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi pilar ekonomi, bantuan dana saja tidaklah cukup. Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azman Azam saat rapat kerja antara Komisi VI dengan dengan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, serta Menteri Koperasi & UKM pada Rabu 20 Juli 2016.

Lebih lanjut, Azman Azam mengungkapkan bila pengusaha perlu bantuan secara infrastruktur dan pembinaan. “Perlu pelatihan, bukan hanya uang. Ini yang kami dorong ke Kementerian Koperasi dan UKM untuk membina dan saat ini masih perlu anggaran untuk itu,” ungkapnya. Senada dengan Azman Azam, anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo juga menyoroti bahwa Sumber Daya Manusia adalah aset terbesar korporasi.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa saat ini anggaran untuk membantu UKM salah satunya adalah lewat subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga bunga pinjaman menjadi 9 persen.  “Besaran anggaran untuk subsidi bunga ini sebesar 10 Triliyun untuk 2016,” ungkap Menteri Bambang.

Untuk KUR sendiri, lanjut Bambang, terdiri dari retail dan mikro. Untuk retail dengan plafon pinjaman maksimal 25 juta rupiah dan mikro dengan plafon 25-500juta rupiah. “Selain itu juga dengan penjaminan lewat subsidi imbal jasa penjaminan (IJP) sehingga bila terjadi kredit macet maka jaminannya akan keluar dari Askrindo dan Jamkrindo,” tambah Bambang.

Mengangkat fakta di lapangan, Azman Azam mengungkapkan bila pada prakteknya kemudahan untuk memperoleh KUR masih belum berjalan sebagaimana mestinya. “Yang terjadi rakyat masih harus memakai jaminan dan peran Askrindo maupun Jamkrindo belum bisa optimal,” tutur Azam.

Komisi VI mengakui komitmen pemerintah untuk memajukan UKM luar biasa namun fakta yang ditemui DPR di lapangan UKM masih kesulitan dalam permodalan dari bank. Melihat kondisi ini Komisi VI berkomitmen akan mempertajam dan memastikan komitmen pemerintah dalam menjalankan program untuk medukung UKM menjadi pilar perekonomian. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA