Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR Sayangkan Beredarnya Kartu BPJS Palsu
Senin, 25 Juli 2016
Kartu palsu merupakan masalah serius sekaligus jadi bahan koreksi bagi manajemen BPJS.

Anggota Komisi IX DPR, Okky Asokawti, menegaskan, ditemukannya kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) palsu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, harus menjadi bahan koreksi bagi penyelenggaran jaminan kesehatan. “Sosialisasi yang minim adalah penyebab munculnya banyak hal. Salah satunya beredar kartu BPJS palsu,” ujar Okky pada Senin, 25 Juli 2016.

Menurut Okky, kartu BPJS palsu muncul sebagai akibat dari sosialisasi yang tidak optimal. “Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui prosedur pendaftaran BPJS. Kondisi ini harus menjadi catatan serius bagi manajemen BPJS untuk melakukan pembenahan dan perbaikan,” ucapnya.

Kartu palsu ini merupakan masalah serius sekaligus jadi bahan koreksi bagi manajemen BPJS. Kinerja Dewan Pengawas (Dewas) BPJS, ujar Okky, dinilai belum maksimal. “Peristiwa ini menunjukkan kinerja Dewas BPJS tidak maksimal. Komitmen Dewas BPJS yang bakal bekerja maksimal saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR belum terbukti. Ke depan, Dewas BPJS diharapkan lebih meningkatkan peran untuk mengawasi dan memastikan tidak ada lagi kasus serupa,” ucap Okky.

Supaya masalah ini tidak berlarut-larut dan tidak merugikan masyarakat, BPJS diharapkan segera mengecek peredaran kartu palsu. Berkaca dari peristiwa ini, Okky mengusulkan anggaran negara untuk BPJS dipisahkan dari anggaran Kementerian Kesehatan pada APBN 2017. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA