DPR RI mengutus dua Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) mengikuti perhelatan Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee Meeting on Economic and Sustainable Development Affairs. Pertemuan ini berlangsung pada 25-29 Juli 2016 di Hotel Serena, Islamabad, Pakistan. Hamdhani (F-Nasdem) dan Tjatur Sapto Edy (F-PAN) mewakili DPR RI dalam perhelatan tersebut.
“Pengiriman delegasi DPR RI itu, sesuai keputusan Rapat Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), 9 Juni 2016,” kata Anggota Komisi IV DPR Hamdhani dalam keterangan tertulisnya, Senin, 25 Juli 2016.
Politisi dari dapil Kalteng ini menjelaskan, secara rutin DPR RI aktif dan berkesinambungan mengirimkan delegasi ke pertemuan antarparlemen Asia. Saat ini keanggotaan APA terdiri dari 42 parlemen, 17 parlemen observer, dan parlemen regional. Hamdhani melanjutkan, selain Indonesia, keanggotaan APA diperkuat negara-negara di ASEAN, juga ada Afganistan, Bahrain, Pakistan, China, Korea, Palestina, Saudi Arabia, Syria, Turki, Iran, dan lain sebagainya. Parlemen observer ada Australia, Fiji, Jepang, Qatar, Timor Leste, New Zealand, Oman, New Guinea, dan lainnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan keputusan dalam sidang pleno kedua APA di Teheran, Iran, November 2007, APA menyoroti lima isu besar, yang dibagi dalam Komite Tetap. Antara lain, isu politik, perdamain dan keamanan, sosial dan kebudayaan, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, serta masalah energi. “Delegasi Indonesia akan konsisten memperjuangkan bidang-bidang tersebut, untuk penguatan negara, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hamdhani.
Pada 26-39 November 2008, di Jakarta, DPR RI menjadi tuan rumah sidang pleno APA ke-3, yang mengukuhkan Ketua DPR RI sebagai President APA 2008-2010. Pertemuan ini membahas tema Asia and the Need for a New Global Financial Architecture, berdasarkan pemikiran tentang krisis keuangan dunia, yang berdampak signifikan bagi perekonomian dunia. Saat itu, Asia salah satu kawasan yang terkena dampak krisis tersebut, sehingga harus segera melakukan tindakan bersama untuk mencari solusi, bekerja sama dengan pemerintah negara-negara anggota APA. (*)