Tempo.Co

KOMENTAR+

Banyak Kinerja Menteri Buruk
Sabtu, 30 Juli 2016
Menpora, Menkes, dan Menteri BUMN mendapat predikat buruk sementara Mentan dinilai gagal mencapai target swasembada pangan

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Sebab, dalam satu setengah tahun Presiden sudah melakukan dua kali reshuffle. Dan jika terjadi reshuffle ketiga, Kabinet Kerja Jokowi bisa kehilangan kredibilitasnya.

“Dalam waktu satu setengah tahun terjadi reshuffle hingga dua kali. Ini bukan kabinet coba-coba. Semestinya Presiden tidak melakukan coba-coba, karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Bambang, Kamis, 28 Juni 2016.

Dan jika melihat kinerja menteri, menurut Bambang Menpora, Menkes, dan Menteri BUMN mendapat predikat buruk sementara Mentan dinilai gagal mencapai target swasembada pangan. Pada masa Amran Sulaiman, 11 komoditas pangan yang penting tidak terjaga mutu, jumlah dan harganya, di mana gula, kedelai, beras, dan daging justru banyak diimpor.

“Saya pesimis dengan perubahan kabinet kali ini. Di bidang ekonomi, tidak pernah ada evaluasi terhadap situasi ekonomi. Contohnya, 12 paket kebijakan ekonomi tidak berdampak signifikan. Ini mengakibatkan ekonomi kita melambat,” ujarnya.

Bambang mengapresiasi masuknya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sehingga tim ekonomi diharapkan semakin solid. Airlangga Hartanto sebagai Menteri Perindustrian  dianggap tepat jika diletakkan sebagai Menteri Perdagangan. Kehadiran Enggartiasto Lukita dikhawatirkan tidak mampu meneruskan tugas-tugas yang telah dirintis Thomas Lembong.

Presiden juga seharusnya menitikberatkan pada pembangunan karakter manusia Indonesia karena rasa kebangsaan semakin terkikis. Untuk itu diperlukan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang handal.

Pemerintah harus lebih fokus pada pembenahan sektor pangan dan ekonomi yang dianggap menjadi sumber kegaduhan. Sektor hukum dan pertahanan keamanan juga masih mendapat nilai minus di mata Bambang. Penegakan hukum masih sangat lemah. Dan kasus penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayaff di Filipina adalah bukti bahwa anak bangsa tak cukup mendapat perlindungan.

Digantinya Rizal Ramli dari kursi Menko Maritim dianggap sudah tepat. Rizal kerap mencari pencitraan dan popularitas saja. Banyak kebijakan Rizal tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Misalnya, lanjut Bambang, membuka kembali jalur kereta ke Pelabuhan Tanjung Priok.  Kembali beroperasinya jalur pelabuhan dianggap akan mengganggu arus lalu lintas perkotaan. Karena jalur ini akan digunakan untuk membawa sekitar 1000 kontainer. “Tentu ini mengganggu arus lalu lintas perkotaan dengan bertambahnya rangkaian kereta barang,” ucap Bambang. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA