Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi IV Serap Aspirasi Produsen Pupuk
Senin, 01 Agustus 2016
Tentunya kondisi ini harus terus didukung dan didorong. Salah satunya melalui kebijakan anggaran.

Dalam masa reses ini, Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke daerah untuk mengecek langsung bagaimana kondisi nyata di lapangan. Pada Senin, 1 Agustus 2016, Komisi IV DPR meninjau gudang PT Pupuk Iskandar muda (PIM) di Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam. Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi IV menemukan adanya kekurangan bayar pemerintah ke produsen pupuk.

“Kedatangan kami ke Banda Aceh ini salah satunya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan kepada mitra kerja kami. Setelah kami melihat dan mendengar langsung dari pihak PIM, kami mendapati ada kekurangan bayar dari pemerintah ke para produsen pupuk, termasuk PT PIM, yang totalnya sekitar 2 triliun rupiah,” ungkap Ketua Komisi IV DPR Edhie Prabowo.

Padahal, ujar Edhie, dana pembayaran itu sangat berguna untuk para produsen pupuk dalam mengembangkan usahanya. Karena itu, Komisi IV berharap pemerintah pusat segera melunasi kekurangan bayar tersebut. Salah satunya dengan memasukkannya ke APBN mendatang sebelum kondisi para produsen pupuk, termasuk PT PIM, mati suri.

“Belakangan sudah mulai bangkit dan bergerak. Tentunya kondisi ini harus terus didukung dan didorong. Salah satunya melalui kebijakan anggaran. Kami berharap kekurangan bayar itu dapat segera diatasi, bahkan jika memungkinkan mendapat tambahan anggaran,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur utama PT PIM Achmad Fadhiel menjelaskan, kekurangan bayar tersebut terdiri atas kekurangan bayar pada 2014 sebesar 1,13 triliun dan pada 2015 Rp 443 miliar. Sedangkan 500 miliar merupakan kekurangan pada tahun berjalan.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Edhie Prabowo didampingi Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi dan anggota Komisi IV Delia Pratiwi Sitepu, Azhar Romli, AA Bagus Adhi Mahendra Putra, Darori Wonodipuro, Oo Sutisna, Eko Hendro Purnomo, Ibnu Multazam, Hermanto, Dardiansyah, dan Hamdani. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA