Tempo.Co

KOMENTAR+

Saran DPR untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi
Jumat, 05 Agustus 2016
Perubahan komposisi kabinet ini diharapkan mampu meningkatkan akselerasi kerja nyata untuk rakyat.

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan Dewan tidak akan berdiam diri dan pasrah menerima kenyataan pemotongan anggaran pendapatan dan belanja negara 2016 senilai Rp 133 triliun. “Namun juga tidak akan bikin ribut-ribut. Harus ada saran dan solusi yang disampaikan kepada pemerintah,” ujarnya di Media Center, Jumat, 5 Agustus 2016.

Parlemen diimbau memahami situasi yang tidak nyaman ini. “Semua harus memahami (situasi ini), termasuk DPR. Saatnya mengencangkan ikat pinggang,” ujarnya. Akom, demikian sapaan akrab Ketua DPR, berharap, target pengampunan pajak yang mencapai Rp 165 triliun bisa diraih sehingga angka pertumbuhan terus terjaga, bahkan meningkat.

Di sisi lain, Akom menyoroti pemberdayaan badan usaha milik negara untuk menggenjot penerimaan negara. “BUMN harus dimaksimalkan untuk tingkatkan pertumbuhan. Angka pertumbuhan 5 persen saja sudah bagus, walau pemerintah menargetkan sampai 6 persen,” tutur Akom.

Pemerintah memang sudah memilih opsi pemotongan untuk menyehatkan postur anggaran negara. Semua ini tentu dilakukan supaya tak terjadi defisit terlalu dalam. Sebab, bila defisit terjadi hingga 3 persen, berarti sudah melanggar undang-undang. Untuk itu, komisi di DPR dan mitra kerjanya akan membahas rencana pemotongan anggaran secara mendalam. Saat ini, Akom berujar, pemerintah sudah membentuk tim untuk menganalisis pos mana saja yang terdampak pemotongan anggaran. Semua kementerian/lembaga pasti terkena dampak, termasuk anggaran DPR yang pernah dipotong hingga Rp 500 miliar.

Lewat diskusinya dengan beberapa ahli ekonomi independen, Akom mengambil kesimpulan, situasi perekonomian terakhir tidak akan menimbulkan krisis serius, seperti pada 1998. Untuk menstabilkan kondisi ekonom, perlu memantapkan kondisi politik di Tanah Air lebih dulu. “Stabilitas politik harus dijaga sebagai faktor utama stabilitas ekonomi,” tutur Akom. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA