Tempo.Co

Prioritas Infrastruktur Kesehatan Papua Barat
Senin, 08 Agustus 2016
Infrastruktur kesehatan, terutama rumah sakit di Papua Barat, masih kurang dan perlu mendapat perhatian.

“Infrastruktur kesehatan di Papua Barat harus menjadi prioritas utama dalam anggaran kesehatan tahun mendatang,” tutur Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi. Komisi IX melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Sorong, juga Kepala Dinas Kependudukan, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat pada Rabu, 3 Agustus 2016.

Dede menilai, infrastruktur kesehatan, terutama rumah sakit di Papua Barat, masih kurang dan perlu mendapat perhatian. Apalagi penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus bertambah. “Memang anggaran kesehatan ada di Komisi IX. Namun kami tetap perlu mendalami sehingga nanti kami lihat mana yang akan menjadi skala prioritas tahun 2017,” katanya di kantor Wali Kota Sorong.

Dede juga menemukan tumpang tindihnya data base PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS Kesehatan dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan tidak sesuai dengan kenyataan. Menurut dia, masih banyak penerima dana yang tidak sesuai peruntukannya, serta masih banyak penerima hak yang tidak mendapatkan haknya. Artinya, data base yang dibangun Kementerian Sosial masih tidak sesuai dengan kenyataan dan ini menjadi catatan penting bagi Komisi IX DPR.

“Ke depan akan dibuat kesepakatan bersama antara BPJS dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Jamkesda. Sebab, ada slot Jamkesda yang disediakan Pemda tapi yang menggunakan belum tentu orang miskin,” ucap Dede.

Selain itu, jumlah sumber daya manusianya, yaitu dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan, masih kurang. “Hanya wilayah Teluk Bintuni yang mau mengalokasikan ‘uang duduk’ untuk para dokter yang mau datang ke sini. Perlu diperbanyak beasiswa-beasiswa sekolah kedokteran atau tenaga kesehatan bagi warga Papua agar nantinya mereka bisa kembali mengabdi untuk daerahnya sendiri,” kata Dede. (*)