Tempo.Co

KOMENTAR+

Kaltara Perlu Tambahan Anggaran dan Peningkatan Keamanan
Kamis, 11 Agustus 2016
Pengamanan yang lemah akan berdampak terhadap keselamatan wilayah NKRI.

Kalimantan Utara, provinsi baru yang terdiri atas beberapa kabupaten, ini berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina. Karena ituk, wilayah tersebut rawan terhadap gangguan keamanan, penyelundupan, perdagangan ilegal, pencurian kayu, dan penyelundupan narkoba. Bahkan banyak terjadi kasus trafficking serta ancaman terorisme, seperti penculikan awak kapal WNI oleh kelompok Abu Sayyaf. Dengan kondisi ini, logis bila Kaltara memerlukan tambahan anggaran dan peningkatan keamanan.

Hal ini ditegaskan Ketua Tim Kunker Komisi IV DPR Herman Khaeron dan anggota tim kunker, Luther Kombong, setelah mengunjungi Nunukan dan Tarakan pada 8-9 Agustus 2016. Karena itu, kata Herman, masyarakat di wilayah itu harus meningkatkan kewaspadaan.

“Kuncinya, kalau masyarakat sejahtera, semua tercukupi produksi pangan lokal, dan pendapatan cukup untuk menghidupi keluarganya, keamanan terjamin. Untuk kasus penyelundupan, harus diefektifkan semua aparat di perbatasan, baik Bea Cukai, Imigrasi, maupun karantina,” ujarnya

Hal yang sama dikatakan Luther Kombong, yakini Nunukan berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina. Karena itu, sangat rawan penyelundupan. “Saya berharap pemerintah daerah secara intensif meminta tambahan anggaran kepada aparat agar keamanan di daerah itu terjaga. Nunukan, dengan Pulau Sebatik, adalah salah pintu gerbang masuk ke Indonesia. Kalau pengamanannya lemah, akan keamanan wilayah NKRI secara kseluruhan pun akan kena dampaknya,” kata Kombong, yang dalam kunjungan ini didampingi Bupati Nunukan Asmin Hafid Laura.

Tim Kunker Komisi IV dipimpin oleh Wakil Ketua Herman Khaeron dan Wakil Ketua Komisi Siti Hediati Soeharto, didampingi Yadi Sri Mulyadi, Made Urip, Saniatul Lativa, Luther Kombong, Sjahrani Mataja, Vivi Sumanti Jayabaya, Jamaluddin, Acep Adang Ruhiat, Taufiq Abdullah, Andi Akmal Pasludin, dan Kasriah. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA