Tempo.Co

KOMENTAR+

Bekerja Giat Lawan Kemiskinan
Selasa, 16 Agustus 2016
Dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus meningkatkan porsi layanan pendidikan, kesehatan dan laju pertumbuhan

Bekerja lebih giat harus menjadi semangat bangsa Indonesia melawan kemiskinan. Dengan bekerja lebih giat, Ketua DPR RI Ade Komarudin yakin jika perekonomian sulit yang tengah melanda dunia tidak berimbas pada Indonesia.

Hal ini disampaikan Akom saat memberikan pengantar dalam Sidang Paripurna DPR, pada Pembukaan Masa Persidangan I di Gedung Paripurna, Senayan, Selasa 16 Agustus 2016. Sidang Paripurna DPR ini juga dihadiri Presiden RI Ketiga B.J. Habibie, Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Keenam, Try Sutrisno, Wakil Presiden Kesebelas Boediono, Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Harry Azhar Azis, Ketua MA Muhammad Hatta Ali, Ketua MK Prof Dr Arief Hidayat, Ketua Komisi Yudisial Dr. Aidul Fitriciada Azhari, para menteri kabinet kerja, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, serta duta besar negara sahabat. Sebanyak 500 anggota DPR hadir dalam Sidang Paripurna yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Dalam kata pengantarnya Akom juga berharap, Presiden dapat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017 beserta Nota Keuangan. Karena, anggaran yang diajukan adalah cerminan dan kristalisasi dan telaah bersama untuk pembangunan yang strategis.
"Ia mencerminkan sikap dan filosofi kita," ujar Akom.

Selain itu, penetapan RAPBN merupakan bagian dari fungsi legislasi DPR. Dan Akom berharap, dalam penyerapannya, APBN maksimal karena jika dibandingkan 2016,  APBN masih terkendala beberapaa hal bahwa penyerapan yang masih rendah, masalah manajemen kebijakan, dan kebiasaan penyerapan anggaran di akhir tahun.

Akom juga menyoroti upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat agar meningkatkan porsi layanan pendidikan, kesehatan dan laju pertumbuhan. Selain itu, dia juga menyoroti prioritas pembangunan perbatasan.

 "Pembangunan daerah perbatasan harus difokuskan pada peningkatan keamanan, infrastruktur, fasilitas sosial dan ekonomi," katanya.

Akom memuji kinerja pemerintah yang melakukan pemerataan pembangunan di daerah dengan mengucurkan dana hingga ke pelosok desa. Dia harapkan politik anggaran dengan mentransfer dana ke desa dapat melebihi harapan. "Pemerintahan di daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin kesejahteraan masyarakat," ujar Akom.

Kemudian, Joko Widodo menjelaskan bahwa penyerapan anggaran pemerintah pada tahun anggaran 2016 berbeda jika dibandingkan 2015. Pemerintah membangun paradigma masyarakat Indonesia yang sebelumnya konsumtif menjadi produktif. Selain itu, pola pembangunan diarahkan pada indonesiasentris. "Pembangunan tidak lagi dilakukan di Pulau Jawa, tetapi di seluruh Indonesia," ujar Jokowi.

Selain itu, 2016 yang disebut sebagai tahun percepatan pembangunan melakukan percepatan di bidang barang dan jasa, badan layanan umum, aset negara hingga menjaga APBN agar tetap sehat dan kredibel.

"Alokasi anggaran dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan membuka kesempatan kerja," katanya.

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA