Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR Menilai Asumsi Makro RAPBN 2017 Realistis
Selasa, 16 Agustus 2016
Yang harus diperhatikan pemerintah di RAPBN 2017 adalah soal defisit anggaran yang sebesar 2,41 persen dari PDB.

DPR RI menilai asumsi makro yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya mengenai RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2017 sangat realistis.  Hal ini sesuai dengan dampak kondisi ekonomi global yang masih belum pulih hingga kini.  

Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) usai memimpin Rapat Paripurna menyampaikan, nota keuangan yang disampaikan pemerintah sangat realistis dan sesuai dengan keadaan akibat dampak ekonomi global. “Yang harus diperhatikan pemerintah menurut saya adalah soal defisit anggaran RAPBN 2017 yang sebesar 2,41 persen dari PDB. Ini yang harus diwaspadai dan itu tidak mudah,” katanya.

Ia juga sepakat dengan komitmen presiden yang sedikit mengesampingkan soal pembangunan yang bersifat konsumtif, terutama untuk anggaran belanja. “Jadi semua kita harus ngirit, hemat, karena keadaan ekonomi global seperti ini, supaya defisitnya dapat dipertahankan seperti yang dikatakan presiden tadi. Itu target yang tidak mudah. Sekali lagi kita tidak boleh lagi konsumtif,” ujar Akom.

Kepada pejabat negara seperti legislatif, eksekutif, termasuk yudikatif, menurut Akom, kalau bisa semuanya berhemat. “Bila perlu,  melihat keadaan ini, potong gaji juga tidak apa-apa semuanya untuk penyehatan perekonomian kita,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. “Saya melihat targetnya tidak terlalu tinggi,” ujarnya.

Ia melihat sektor yang diharapkan bisa menopang pertumbuhan tahun depan adalah sektor jasa, UKM, dan sektor yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. “Kita ketahui bahwa daya beli masyarakat meenengah ke bawah menurun, sehingga pemerintah memang harus mengenjotnya.  Kalau ini dibiarkan terus masyarakat akan kesulitan mengonsumsi produk dalam negeri. Ini akan makin terpuruk lagi. Sehingga, daya beli  masyarakat menengah bawah itu harus digenjot,” katanya.   

Soal pemangkasan anggaran, ia meminta agar anggaran pendidikan harus sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu sebesar 20 persen. “Kalau yang lain bisa disesuaikan,” ucapnya.

Kata Agus, yang perlu diperhatikan adalah bahwa  tidak semua infrastruktur itu dianggarkan melalui APBN. “Bisa saja melalui BUMN, swasta, atau dari lainnya, sehingga APBN kita tidak kewalahan,” katanya.

Pemerintah mengajukan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di RAPBN 2017, inflasi di kisaran 4 persen, nilai tukar rupiah Rp 13.300 per dolar Amerika Serikat, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, rata-rata harga minyak mentah US$ 45 per barel, dan volume minyak dan gas bumi yang siap dijual 1,93 juta barel per hari.  (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA