Tempo.Co

KOMENTAR+

RAPBN 2017, Instrumen Mengurangi Kemiskinan
Selasa, 23 Agustus 2016
Situasi makro ekonomi Indonesia belum mampu mendorong perkembangan sektor riil dan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran

Anggota Badan Anggaran DPR RI Dony Ahmad Munir menilai RAPBN 2017 yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna beberapa waktu yang lalu terlihat optimis. Dari asumsi makro, terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi rendah.

Disampaikan Dony di Gedung DPR, Selasa 23 Agustus 2016,  jika dilihat dari asumsi makro yang disusun pemerintah yakni pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3 persen, tingkat inflasi 4,0 persen dengan nilai tukar rupiah dipatok Rp 13.300 perdolar AS, dan suku bunga SPN-3 bulan sebesar 5,3 persen. Kemudian, harga minyak internasional 45 dolar AS, lifting minyak 780 juta barel per hari  dan lifting gas 1,15 ribu barel setara minyak per hari.

Jika situasi itu tercapai, dipastikan ekonomi Indonesia akan meningkat saat ekonomi global terpuruk.  Namun, situasi makro ekonomi Indonesia yang membaik, belum mampu mendorong perkembangan sektor riil dan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.

“Untuk itulah kualitas pertumbuhan ekonomi harus terus ditingkatkan sehingga kemampuan menekan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi lebih baik,” kata Dony.

RAPBN 2017 seharusnya mampu menjadi instrument fiskal untuk menekan kemiskinan dan pengangguran. Saat ini daya beli masyarakat terus merosot,  terutama rakyat kecil seperti petani dan nelayan.

Nota Keuangan dan RAPBN 2017 menargetkan penerimaan negara sebesar Rp1.737,6 triliun, atau lebih rendah dari target APBN 2016  Rp1.822,5 triliun. Dari total target penerimaan tersebut penerimaan perpajakan untuk 2017, ditetapkan Rp1.495,9 triliun, atau turun sebesar Rp50,8 triliun dari target APBN 2016, yang sebesar Rp1.546,7 triliun.

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Jokowi menargetkan Rp240,4 triliun, atau diturunkan Rp33,4 triliun dari target PNBP 2016 yaitu Rp273,8 triliun. Untuk belanja negara dalam RAPBN 2017, pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp2.070,5 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.310,4 triliun, dana lokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesarRp760 triliun. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA