Anggota Panja SDGs Sustainable Development Goals (SDGs) BKSAP DPR Amelia Anggraini berharap program pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan Pemkab Bojonegoro bisa menjadi pilot project atau percontohan bagi kabupaten-kabupaten di Indonesia. Ada tiga kerangka acuan bagaimana SDGs ini bisa berhasil. Pertama regulasi, kedua konstitusi, dan ketiga kontrol atau pelaporannya.
Hal itu dikatakannya usai mengikuti pertemuan Panja SDGs BKSAP dengan bupati Bojonegoro dan jajarannya di Kantor Bupati Bojonegoro, Jatim, Selasa, 23 Agustus 2016. Lebih lanjut Amelia menekankan bagaimana target SDGs (pembangunan berkelanjutan ) ini ke depan bisa terwujud. Menurut dia, selain pemerintah, tentu saja parlemen ikut mendorong pembangunan ini agar terlaksana dengan baik.
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini menginginkan Bojonegoro bisa menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain di Indonesia, soal bagaimana pemerintah daerahnya dalam keberpihakan anggaran (APBD) terhadap program SDGs.
Menurut dia, paparan bupati sangat luar biasa bagaimana meningkatkan pembangunan manusia, indeks di bidang kesehatan dan pendidikan dengan langkah-langkah strategis, serta implementatif di tataran bawahnya. Amelia mengatakan, fokus utama dari 17 tujuan SDGs yaitu kesehatan dan pendidikan.
Ia juga meminta untuk mensosialisaikan program SDGs dengan bahasa Indonesia. "Kita harus membiasakan istilah Indonesia agar masyarakat lebih paham apa tujuan pembangunan berkesinambungan ini ke depan. Karena banyak masyarakat awam yang tidak paham apa tujuan SDGs. Misalkan dalam hal sanitasi, water management atau tata kelola air bersih, masih banyak yang belum paham," ujarnya.
Pencapaian SDGs di Bojonegoro cukup memuaskan. Dilihat dari total jumlah penduduk miskin secara signifikan, telah berkurang dari angka 23,87 persen pada tahun 2008 menjadi 15,95 persen pada tahun 2013. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Bojonegoro pada tahun 2015 mencapai 19,47 persen. (*)