Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR Lebih Intensif Kritisi Kebijakan Pemerintah
Senin, 29 Agustus 2016
DPR RI sedang mengevaluasi kajian kritis atas kualitas anggaran pemerintah.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran selama Tahun Sidang 2015-2016, DPR senantiasa menjaga agar anggaran tidak defisit di atas tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Dalam realisasi APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015, defisit anggaran agak melebar menjadi 2,8 persen dari PDB. Sedangkan dalam APBN Tahun Anggaran 2016 dan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 defisit anggaran masing-masing sebesar 2,2 persen dan 2,35 persen dari PDB. "Oleh karena itu, dalam proses pembahasan anggaran negara setiap tahunnya, DPR selalu mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal dan kredibilitas fiskal dengan penetapan target-target yang realistis," kata Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) dalam pidato laporan kinerja Tahun Sidang 2015-2016 pada Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-71 di Gedung Nusantara 2, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2016.

Pada proses pembahasan anggaran, kata Akom, disadari masih terdapat keterbatasan DPR dalam mendalami, mengkritisi, dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran negara yang disampaikan Pemerintah. "Untuk itu, DPR sedang melakukan evaluasi kapasitas daya dukung yang ada, untuk melakukan kajian kritis atas kualitas anggaran yang diajukan pemerintah," ujar Akom.

Terkait hal tersebut, menurut Akom, DPR melakukan upaya antara lain mengembangkan bank data, bekerja sama dengan pusat-pusat data, mengintensifkan forum-forum kajian anggaran, meningkatkan kapasitas SDM pendukung, serta sarana dan prasarana lainnya. Dalam rangka transparansi pembahasan anggaran negara  dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, DPR RI terus mengembangkan teknologi informasi dan mendorong terciptanya rapat-rapat anggaran yang terbuka dan bisa diakses publik.

Terkait dengan dimulainya pembahasan RAPBN Tahun 2017, DPR akan lebih intensif dan bekerja keras mengkritisi berbagai kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang diusulkan pemerintah. Mengingat kondisi ekonomi global yang masih belum pulih, kata Akom, DPR harus realistis dalam menetapkan besaran anggaran negara ke depan. "Fungsi anggaran DPR harus mampu menjawab persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat dan negara agar kebijakan fiskal benar-benar dapat menyejahterakan masyarakat," kata Akom.

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA