Tempo.Co

KOMENTAR+

Ini Agenda Dunia Refleksikan Hasil Pembangunan
Selasa, 30 Agustus 2016
Pelaksanaan SDGs memerlukan pengawasan komprehensif secara konsisten.

Wakil Ketua DPR RI yang juga Chair of  Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) berharap perhelatan Regional Workshop on Development Effectiveness to Implement the SDGs yang diselenggarakan di Gedung DPR RI, pada 30-31 Agustus 2016 dapat menjadi momentum yang tepat bagi Anggota Parlemen, terutama di wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan, serta institusi dan pemangku kepentingan terkait untuk berkumpul, mengevaluasi, dan bersama-sama medorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

"Selama dua hari ke depan kita akan berdiskusi, bertukar informasi dan berbagi pengalaman terkait upaya penguatan parlemen dalam memastikan efektivitas sumber daya pembangunan, guna mendukung implementasi Sustainable Development Goals," kata Fadli dalam opening remarks acara ini, Senin, 30 Agustus 2016.

Kata Fadli, menindaklanjuti kesepakatan yang tertuang dalam “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development,”, masyarakat dunia kini berkomitmen untuk mencapai 17 tujuan transformatif yang telah diadopsi oleh 193 negara sejak 25 September 2015, dan secara resmi melanjutkan tujuan Pembangunan Millennium (MDGs). Menurut dia, agenda ini menjadi tonggak penting dalam memberikan kesempatan bagi dunia untuk merefleksikan hasil pembangunan yang telah dicapai, serta menetapkan arah baru bagi pembangunan masa depan. "Tujuan-tujuan tersebut mengatur tata cara dan prosedur pembangunan dengan mengedepankan nilai-nilai masyarakat yang damai tanpa kekerasan, non-diskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama dan kolaborasi multisektor," ujarnya.

Untuk proses implementasi, perlu disusun konstelasi koordinasi yang efektif, kerangka hukum yang kuat baik di tingkat nasional maupun global, serta pengawasan yang komprehensif untuk mendukung pelaksanaan SDGs secara konsisten dalam jangka panjang. "Hal inilah yang membawa kita semua dalam pertemuan hari ini," katanya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek kerja sama antara GOPAC dengan UNDP dan Islamic Development Bank, yang diluncurkan pada Konferensi Global GOPAC di Yogyakarta, Oktober 2015 lalu. Kerja sama ini fokus pada penguatan peran parlemen dalam memastikan efektivitas sumber daya pembangunan, khususnya terkait impelementasi dan pencapaian target-target SDGs.

Dari kerja sama ini, telah dihasilkan Buku Panduan (Handbook) bagi Anggota Parlemen yang dapat digunakan dalam pengawasan dana pembangunan, serta pengawasan proses pelaksanaan SDGs di masing-masing negara. Selain memberikan peluang bagi Anggota Parlemen untuk meningkatkan efektivitas pembangunan melalui fungsi-fungsi mereka, Buku Panduan yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini juga diharapkan mampu menyediakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan dana pembangunan SDGs.

"Sebagai Anggota Parlemen, kita harus menyadari peran strategis yang kita miliki dalam implementasi SDGs. Anggota Parlemen adalah para wakil yang dipilih oleh rakyat, sehingga dalam posisi tersebut, kita memiliki tanggung jawab sekaligus hak untuk mendorong pembangunan yang berpusat pada rakyat, dan responsif terhadap kebutuhan konstituen," katanya.

Selain ratifikasi dan penerjemahan SDGs dalam aturan hukum nasional, salah satu proses yang paling menjadi sorotan dalam pelaksanaan SDGs ialah pengelolaan dana bantuan pembangunan, baik yang bersumber dari anggaran nasional maupun diperoleh dari donor internasional. Pengelolaan dana dalam jumlah besar ini harus terawasi dengan baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. "Karena itulah, Parlemen bersama dengan pemangku kepentingan lainnya harus menjamin bahwa alokasi pembangunan mampu menyasar kebutuhan konstituen yang beragam, baik dari segi geografis, sosial, gender, etnis, budaya atau ekonomi, serta memberi kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini, Parlemen dapat mendorong akuntabilitas pengelolaan dana pembangunan melalui pengawasan berkala, laporan paripurna, serta mengedepankan isu SDGs sesering mungkin ke ranah publik."

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA