Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemerintah Belum Miliki Peta Kemiskinan
Jumat, 02 September 2016
Bantuan terus bergulir, namun kemiskinan dan pengangguran tidak turun secara signifikan.

Anggota Komisi VIII DPR RI Kuswiyanto mengatakan dalam kondisi pemangkasan anggaran yang terjadi di hampir semua kementerian, pemerintah perlu membuat peta kemiskinan nasional.

"Yang kita inginkan dalam kondisi saat ini adalah data kemiskinan secara global," ujar Kuswiyanto di sela-sela rapat kerja dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kamis, 1 September 2016.

Setelah peta itu dibuat, masing-masing kementerian yang terkait dengan masalah kemiskinan ini tinggal melakukan koordinasi yang dipimpin Menko Kesra. Misalnya Mensos, dengan anggarannya yang terbatas saat ini mampu menangani berapa besar,  baru nanti pembagaian dengan kementerian yang lainnya. "Ini untuk mencegah agar jangan sampai nanti setelah di lapangan terjadi overlapping. Ada keluarga yang menerima perlakuan dari mana-mana, tapi ada juga yang tidak menerima sama sekali," tuturnya.

Kalau porsinya dibagi-bagi seperti itu, Kuswiyanto menyakini persoalan kemiskinan dan persoalan sosial dengan bermacam ragamnya itu bisa terselesaikan. "Kalau yang ada saat ini kan, bantuan tetap selalu berjalan tapi kita lihat kemiskinan dan pengangguran itu tidak beranjak turun secara signifikan," ujarnya.

Jadi, kata Kuswiyanto, harus ada peta kemiskinan mengenai berapa orang yang minta-minta di jalan, disabilitas berapa, dan yang ada di panti jompo berapa. Kemudian dilihat, dari sekian banyaknya itu, yang diambil pemerintah itu berapa, sehingga dengan anggaran yang ada sekarang ini semuanya terukur.  "Dan nanti, ketika melakukan evaluasi jelas terlihat, kemiskinan itu bisa turun  karena peran siapa. Apakah karena kementerian sosial, atau kementerian sosial bersama-sama dengan dinas-dinas di kabupaten/kota, apa oleh CSR, Baznas, dan lain-lain. Sehingga, secara akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan," katanya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA