Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi IV DPR Ungkap Isu Faktual ke Menteri Susi
Rabu, 07 September 2016
Komisi IV DPR menyampaikan langsung beberapa isu yang dilaporkan dan ditemukan sebagai fakta di lapangan.

Dalam rangkaian perencanaan program dan anggaran 2017, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Rapat kerja yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Komplek DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu 7 September 2016 ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti di awal rapat memaparkan beberapa rencana kerja dan perkiraan kondisi KKP untuk 2017. Beberapa program diantara terkait pengawasan, garam, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana pengelolaan Badan Layanan Umum yang berkaitan dengan penguatan modal bagi kelompok usaha kelautan perikanan melalui pinjaman dana bergulir. Terkait pagu anggaran, KKP mendapat 10,07 triliun rupiah setelah ada penyesuaian penghematan. Sebelum penyesuaian, pagu anggaran KKP sebesar 10,76 triliun rupiah.

Dari aspirasi rakyat, Komisi IV DPR menyampaikan langsung beberapa isu yang dilaporkan dan ditemukan sebagai fakta di lapangan. “Masalah perpanjangan kapal juga dirasa masih belum optimal hingga perlu ada percepatan, mengingat masih banyaknya kapal perikanan yang mangkrak, akibat proses verifikasi yang masih lama,” ungkap Herman Kheeron.

Kemudian, tambah Herman, perompakan makin marak. “Pengaduan datang dari nelayan di Kabupaten Bangka, Subang, Cirebon dan Karawang, yang dirasa sudah meresahkan jiwa para nelayan yang melaut,” ucapnya. Lebih lanjut diungkap, ditemukan fakta ada impor masuk di pelabuhan Cirebon sebanyak 35 ribu ton, hal ini sangat bertentangan dengan UU no. 7/ 2016 tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam. Padahal  Cirebon produksi garamnya tinggi.

Kebijakan RAPBN 2017 ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Utamanya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pengentasan kemiskinan, serta pengurangan tentang kesenjangan. “Sasaran utama kedaulatan pangan untuk sektor kelautan dn perikanan tahun 2017 adalah produksi ikan sebesar 16,08 juta ton, yang terdiri atas perikanan tangkap 6,67 juta ton dan perikanan budidaya 9,41 juta ton,” tutur Herman. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA