Tempo.Co

KOMENTAR+

Dua Poin Penting Disetujui dalam Paripurna DPR
Kamis, 08 September 2016
DPR memberi persetujuan pada dua hal penting yang sebelumnya telah melalui proses mendalam dari alat kelengkapan DPR.

Rapat Paripurna DPR VI Masa Sidang I Tahun 2016-2017 yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan pada Kamis, 8 September 2016, menyetujui dua poin penting. Pertama, persetujuan parlemen pada pengangkatan Budi Gunawan menjadi Kepala BIN menggantikan Sutiyoso. Kedua, tentang pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Konvensi Internasional mengenai Ketenagakerjaan Maritim 2006 (Maritime Labour Convention, 2006).

Terkait Kepala BIN, sebelumnya telah dijalankan uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi I DPR kepada calon yang diajukan. Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almahsyari melaporkan dalam paripurna bahwa Budi Gunawan layak dan patut menjadi Kepala BIN menggantikan Sutiyoso.

Uji kepatutan dan kelayakan dilakukan setelah DPR menerima Surat Presiden Nomor R-58/Pres/09/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara. Menindaklanjuti surat Presiden tersebut, Komisi I DPR membahas secara internal, kemudian melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan pada 7 September 2016 dengan agenda penyampaian visi-misi calon Kepala BIN, pandangan fraksi-fraksi, dan pengambilan keputusan.

Pada Rancangan Undang-Undang tentang Konvensi Internasional mengenai Ketenagakerjaan Maritim 2006 (Maritime Labour Convention, 2006), pengesahan ditandai dengan persetujuan semua fraksi DPR dan anggota Dewan secara aklamasi. Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf melaporkan bahwa dalam membahas RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Ketenagakerjaan Maritim 2006, Komisi IX telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan rapat kerja.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar tenaga kerja maritim pada 25 Agustus 2016. Kemudian, rapat kerja dengan pemerintah, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan dalam rangka Pembahasan Tingkat I RUU Konvensi Internasional mengenai Ketenagakerjaan Maritim 2006 pada 5 September 2016. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA