Tempo.Co

KOMENTAR+

Ketersediaan Guru SMK Harus Diperhatikan
Rabu, 14 September 2016
Perlu koordinasi yang sungguh-sungguh dengan lembaga terkait dan ada tunjangan khusus bagi guru-guru produktif.

“Pemerintah harus memperhatikan ketersediaan guru tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK). Pasalnya, masih banyak sekolah yang kekurangan guru PNS walaupun sekolah berada di perkotaan. Rata-rata jumlah guru PNS tidak melampaui 60 persen,” ujar anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana.

Hal ini dia tegaskan seusai kunjungan kerja spesifik Komisi X ke sejumlah SMK di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat, 9 September 2016. Dalam kunjungan tersebut, Komisi X meninjau SMKN 2 Bandung, SMKN 9 Bandung, SMKN 13 Bandung, dan SMK Igasar Pindad. Kunjungan kerja spesifik yang dipimpin anggota Komisi X DPR Nuroji ini juga diikuti anggota Komisi X DPR Puti Guntur Soekarno, Popong Otje Djundjunan, Dedi Wahidi, Sohibul Iman, dan Dony Ahmad Munir.

“Tentunya pemerintah harus memperhatikan pembukaan program studi di SMK dengan ketersediaan guru yang dihasilkan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sehingga kesulitan mencari guru produktif bukan masalah lagi,” kata Dadang.

Apalagi, dia menambahkan, bagi sebagian orang, mengajar bukanlah profesi yang menjanjikan jika dilihat dari sisi pendapatan. Jadi orang yang memiliki keahlian khusus merasa bekerja di perusahaan lebih menguntungkan dibandingkan dengan mengajar di SMK.

“Dengan rasio satu guru harus berbanding 15 siswa di SMK, tentu bukan persoalan yang mudah bagi Indonesia untuk menjaga suplai tenaga guru. Perlu koordinasi yang sungguh-sungguh dengan LPTK, seperti UPI dan FKIP, dan ada tunjangan khusus bagi guru-guru produktif yang mau mengabdikan dirinya secara sungguh-sungguh dalam dunia pendidikan,” ucap Dadang, menjelaskan.

Wakil rakyat asal Dapil Jawa Barat itu juga mengingatkan, lebih baik mengembangkan program studi dibanding menambah jumlah sekolah. Menurut dia, sektor unggulan SMK bidang kuliner, energi, pariwisata, dan film perlu lebih dikembangkan. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA