Tempo.Co

KOMENTAR+

Citra dan Kinerja DPR Membaik?
Kamis, 15 September 2016
Transparansi kegiatan dan anggaran DPR sudah ditunjukkan dalam sidang dan rapat, juga saat delegasi atau kunjungan kerja.

Setelah mendapat nilai baik dalam survei yang dilakukan salah satu media dan survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan pihaknya akan terus melakukan peningkatan dan perbaikan kinerja lembaga wakil rakyat ini. DPR akan lebih berkonsentrasi bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) untuk membuat legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Saat ini, pimpinan DPR mengurangi kunjungan ke luar negeri, kecuali untuk diplomasi parlemen. Semua kunjungan pengawasan dan studi banding ke luar negeri ditiadakan.

DPR sudah membagi waktu pembahasan legislasi di hari Rabu dan Kamis. Sementara hari pengawasan berupa rapat-rapat komisi di hari Senin dan Selasa. Perihal pencapaian legislasi, DPR sudah mengagendakan 28 rancangan undang-undang (RUU) yang sudah masuk prolegnas dari 70 RUU yang ditargetkan. DPR sudah sepakat dengan pemerintah untuk melahirkan undang-undang yang berkualitas tanpa mengejar kuantitas.

“Sudah ada 10 undang-undang yang disahkan. Pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi sepakat meniadakan kunjungan atau studi banding ke luar negeri. Kecuali, BKSAP dan Komisi I DPR RI yang tugasnya memang harus ke luar negeri sesuai dengan bidangnya,” ujar Agus dalam dialektika demokrasi “Citra dan Kinerja DPR yang Membaik” bersama anggota MKD HR. Muhammad Syafi’i, profesor riset LIPI Siti Zuhro, dan pakar hukum tata negara Universitas Al-Azhar Rachmat Bagdja di gedung DPR RI Jakarta, Kamis, 15 September 2016.

Jika ada anggota DPR RI yang tertangkap KPK, itu juga fakta, yang justru harus menjadi pelajaran bagi DPR RI untuk terus meningkatkan kinerja dan keberpihakannya kepada rakyat, bangsa, dan negara.

Sementara itu, Syafi’i berujar, “Citra dan kinerja DPR membaik bermula dari MKD yang menyidangkan kasus dugaan permintaan saham PT Freeport yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dan pejabat pemerintah lainnya itu, lalu surveinya baik.”

Adapun Siti Zuhro memaparkan lima usulan untuk merespons penilaian negatif DPR. Pertama, membangun internal DPR yang kuat. Kedua, menghadirkan ikon atas nilai-nilai politik baru di DPR. Misalnya, pemberian reward and punishment kepada para anggotanya. Anggota yang baik perlu diapresiasi dengan mendapat sorotan lebih banyak. Anggota yang buruk dan tersangkut hukum, dibiarkan untuk menyelesaikan kasusnya sendiri. Ketiga, DPR harus menjadi showroom. Artinya, seorang anggota jadi showroom (cermin) bagi DPR dan partainya. Untuk menghasilkan cermin yang baik, harus dimulai dari rekrutmen di partai politik.

Keempat, civil society harus dijadikan partner untuk saling menguatkan. Kelima, peran Majelis Kehormatan Dewan (MKD) sangat penting untuk menopang akuntabilitas DPR sendiri. MKD sebagai lembaga internal baru di DPR RI bisa mendongkrak citra DPR RI dengan “mengadili” anggotanya yang dinilai telah melakukan pelanggaran etika, moral, dan politik.

Bagdja mengkritik kurangnya pengawasan yang dilakukan DPR RI terhadap pemerintah. Ia mencontohkan pemotongan anggaran (APBN) yang tiba-tiba dipangkas Menteri Keuangan Sri Mulyani tanpa meminta persetujuan DPR RI. Padahal pengawasan itu penting agar pemerintah tidak melakukan pelanggaran. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA