Tempo.Co

KOMENTAR+

Ketua BKSAP: Masa Depan Indonesia Adalah Demokrasi
Jumat, 16 September 2016
DPR RI berkomitmen mengupayakan inklusivitas demokrasi.

DPR meyakini bahwa masa depan Indonesia terletak pada fondasi demokrasi yang dibangun negara saat ini. Masa depan Indonesia adalah demokrasi yang memberikan ruang partisipasi dan kesetaraan di masyarakat, termasuk bagi kaum muda, perempuan, dan mereka yang berada di kelompok paling rentan. Demokrasi ikut menentukan masa depan Indonesia.

“Tidak ada ruang bagi kepemimpinan bergaya otoriter. Demokrasi menjadi alat untuk membangun negara melalui partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, hingga pemihakan kelompok-kelompok marginal,” ujar Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf saat memperingati Perayaan Hari Internasional Demokrasi di DPR, Kamis, 15 September 2016.

DPR, menurut Nurhayati, tengah serius berbenah menjawab tantangan demokrasi. Dalam hal penguatan kelembagaan parlemen, demokrasi penting untuk membangun check and balances yang memadai, peningkatan dan pemberdayaan kaum muda untuk semakin melek politik, juga mengawal Agenda 2030, sebuah agenda pembangunan global berkelanjutan (SDGs) yang bermuara pada peningkatan hajat hidup manusia secara keseluruhan.

“Demokrasi belum tentu bentuk terbaik dari sistem politik dan pemerintahan. Tapi dia memberi garansi bagi banyak pihak untuk berpartisipasi aktif dalam membangun sistem. Karena itu, DPR RI sebagai salah satu elemen penting dalam demokrasi Indonesia berkomitmen mengupayakan inklusivitas demokrasi,” ujar Nurhayati.

 

Acara peringatan Hari Internasional Demokrasi tahun ini yang bertema “Democracy and the Agenda 2030 for Sustainable Development”, menunjukkan betapa erat kaitannya antara membangun iklim demokratis dan pencapaian SDGs. DPR, menurut dia, memiliki komitmen kuat untuk membangun demokrasi demi pencapaian SDGs. “Kami akan merawat masa depan demokrasi, meningkatkan peran pemuda dalam politik dan pembangunan, serta memperkuat peran DPR untuk mengawal SDGs,” katanya.

DPR terus berikhtiar membangun demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berlandaskan penegakan hukum yang berkeadilan dalam berbagai program dan agenda kerjanya. Adapun program utamanya adalah peningkatan peran pemuda. DPR memiliki program Parlemen Remaja yang digelar setiap tahun untuk menstimulus kaum muda memahami suasana dan dinamika persidangan di parlemen.

Demokrasi tidak melulu menyangkut partisipasi perempuan dan kaum muda, tapi juga pendidikan politik sejak dini kepada masyarakat. Dengan begitu, publik dapat secara kritis memilih panutan mereka dan menghindari sejauh mungkin money politics. Demokrasi dapat mewujudkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial. Tujuan inilah yang hendak dicapai bangsa-bangsa di dunia dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

Demokrasi, kata Nurhayati, adalah bagian dari sustainable development goals yang diadopsi oleh 193 negara-negara anggota PBB pada September 2015. SDGs—terutama goal ke-16—menyebut demokrasi mendorong masyarakat dan lembaga-lembaga yang inklusif dan partisipatif. DPR pun sudah membentuk Panja SDGs di bawah BKSAP untuk mendorong terwujudnya demokratisasi yang sesuai dengan SDGs.

Hari Internasional untuk Demokrasi jatuh setiap tahun pada 15 September, yang ditetapkan melalui Resolusi PBB (62/7) tahun 2007 tentang Support by the UN system of the efforts of governments to promote and consolidate new or restored democracies, yang mencatat hasil-hasil pertemuan Advisory Board the 6th International Conference of New or Restored Democracies, juga masukan dari IPU yang telah mengadopsi Universal Declaration on Democracy pada September 1997.

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA