Tempo.Co

KOMENTAR+

Anggota Komisi III: Usulan Anggaran Tambahan MPR Terlalu Besar
Senin, 19 September 2016
Ada tumpang tindih kegiatan di MPR, yaitu kegiatan publikasi dan peliputan, serta penyelenggaraan kehumasan.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik mengatakan usulan tambahan anggaran yang diajukan MPR cukup besar.

“Saya menemukan ada tumpang tindih kegiatan. Ada kegiatan yang dialokasikan untuk kegiatan publikasi dan peliputan sebesar Rp 63 miliar lebih. Kemudian, aneh buat saya, MPR minta lagi program dukungan manajemen dana pelaksanaan tugas lain. Salah satunya penyelenggaraan kehumasan Rp 5 miliar lebih. Saya menangkap ada duplikasi,” ujar Erma dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan Sekjen MPR, Sekjen KPK, Sekjen DPD, dan Pelaksana Tugas Sekretaris MA soal pagu anggaran 2017 di Kompleks Parlemen, Senin, 19 September 2016.

Hal senada diutarakan Taufiqulhadi dari Fraksi NasDem. Ia meminta kegiatan yang tidak terlalu urgent di MPR harus dikurangi anggarannya.

Sementara itu, Muhammad Nasir Djamil dari Fraksi PKS berharap, program Sosialisasi Empat Pilar harus ada penambahan anggaran dengan mengurangi anggaran lain.

Dalam paparannya, Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono menyampaikan adanya pengurangan pagu anggaran MPR tahun 2017 menjadi Rp 944 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk pembiayaan sejumlah program alat kelengkapan dan pemenuhan saran prasarana, serta dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain. “Karena itu, pada 2017, sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan definisi tujuannya, MPR pada 2017 mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 741,975 miliar,” tuturnya.

Tambahan anggaran ini, kata Ma'ruf, akan digunakan untuk membiayai program pelaksanaan tugas putusan MPR serta perlengkapannya sebesar Rp 661 miliar. Kemudian, untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain sebesar Rp 2,317 miliar, dan tambahan anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana Rp 78,37 miliar. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA