Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi IV DPR Dukung Pemberantasan Hama Pertanian
Selasa, 20 September 2016
Input produksi, permodalan, distribusi dan pasar harus dikawal pemerintah.

Hama pertanian selalu menjadi momok utama, juga prioritas penanganan karena merugikan perekonomian petani. “Konsep greenhouse yang diusulkan para petani menurut saya tidak menyelesaikan masalah hama. Seperti kasus hama kutu loncat, perlu penambahan dosis dari yang sebelumnya. Menurut saya lambat laun greenhouse akan diserang hama juga,” kata Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo. Komisi IV melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Bandung Barat dan sejumlah petani hortikultura di kantor Bupati Bandung Barat, Sabtu, 17 September 2016.

Edhy menambahkan, greenhouse sebenarnya diperlukan untuk daerah yang tanah dan cuacanya tidak bagus. “Saya melihat di daerah yang subur seperti Bandung Barat belum terlalu diperlukan greenhouse. Saya meminta kepala dinas pertanian fokus mengenai hama ini, kalau perlu tambah anggaran yang besar,” ujarnya.

Dia juga berharap, minimal sektor pertanian hortikultura ini dapat mengurangi peluang impor karena punya potensi besar. Seperti yang dipaparkan dalam diskusi dengan Komisi IV bahwa 75 persen pasokan bunga DKI berasal dari Kabupaten Bandung Barat. Terkait pemasaran, menurut Edhy, perlu penguatan kepada pemda. Pemda harus berani membeli hasil panen para petani sehingga tidak dimonopoli swasta.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan petani adalah elemen subyek produksi yang paling lemah dibandingkan dengan pengepul, pemilik modal, dan pelaku pasar. Dengan demikian, input produksi, permodalan, distribusi, dan pasar harus dikawal pemerintah.

Wakil Bupati Bandung Barat Yayat T. Soemitra memaparkan, pertanian Bandung Barat dari segi pertanian sudah memiliki konsep semi-modern. “Kontribusi susu di Bandung Barat setara dengan 70 persen di satu Provinsi Jawa Tengah. Bandung Barat juga merupakan penyuplai sayuran buncis yang diekspor ke Singapura, dan kopi ke Italia,” tuturnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA