Tempo.Co

KOMENTAR+

Upaya DPR Dukung Good and Clean Governance
Selasa, 20 September 2016
Proses clean and good governance harus dilalui dengan baik, dan hasil harus dijadikan fokus pekerjaan semua.

Ketua DPR RI Ade Komarudin berharap ada keterbukaan dalam pengelolaan keuangan lembaga negara sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik. Hal ini dia ungkapkan dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 20 September 2016.

Akom—sapaan akrab Ade—menilai kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, jujur, dan bersih dari manipulasi. “Ini rutin dan bagus untuk terciptanya clean and good governance. Semakin akuntabel dan semakin transparan kita punya tata kelola keuangan,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo menegaskan, pengelolaan keuangan negara bukan semata-mata masalah teknis akuntansi, melainkan masalah nilai-nilai utama yang harus dipegang dalam keseharian setiap penyelenggara negara. Esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungjawaban moral, yakni pertanggungjawaban konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat.

Senada dengan Presiden, Akom menegaskan, tugas para penyelenggara negara adalah bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat umum. Dia kurang berkenan jika ada aparat negara yang hanya sibuk dengan urusan teknis internal. “Tapi ini jangan sampai menjadi satu tujuan. Sebab, tujuan kita adalah bekerja maksimal untuk rakyat. Jangan sampai kantor nanti lembur sampai malam, eh tahu-tahu mengurus SPJ,” katanya.

Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Tidak semata-mata berkutat pada prosedur, tapi berorientasi pada manfaat untuk rakyat. “Menurut pandangan Presiden Joko Widodo, kita harus jadi pikiran bersama, bahwa proses clean and good governance harus dilalui dengan baik, dan hasil harus dijadikan fokus pekerjaan kita semua,” ucapnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA