Tempo.Co

KOMENTAR+

Heri Gunawan: Kandidat BPK Harus Visioner
Rabu, 21 September 2016
Kualitas audit kinerja BPK akhir-akhir ini menjadi sorotan, terutama menyangkut audit perencanaan dan belanja.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan berharap, para kandidat anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) punya terobosan untuk menghadirkan konsep audit keuangan negara yang berkualitas. Selain itu, para kandidat dituntut visioner untuk memperkuat institusi BPK.

“Calon yang terpilih harus mampu memperkuat institusi BPK, sehingga bisa berkontribusi nyata terhadap tata kelola pemerintahan yang kuat dan bersih,” kata Heri dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 21 September 2016.

Dia mengatakan BPK juga harus mandiri, bebas, dan mampu mewujudkan tindakan preventif untuk meminimalkan penyalahgunaan keuangan negara.

Komisi XI sendiri melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 25 kandidat untuk dipilih satu orang saja yang akan dijadikan petinggi BPK. Dari 25 itu, terjaring 24 orang. Namun yang mengikuti proses seleksi 23 orang.

Kualitas audit kinerja BPK akhir-akhir ini menjadi sorotan, terutama menyangkut audit perencanaan dan belanja, karena sering menjadi sumber pemborosan dan ketidakwajaran. Menurut Heri, calon terpilih nanti harus punya terobosan untuk itu. Dia menjelaskan, penyimpangan terhadap keuangan negara yang biasa terjadi disebabkan oleh gagalnya perencanaan, mark-up, dan indeks kemahalan hingga lebih dari 20 persen.

“Karena itu, calon yang terpilih harus mampu mengemban tugas mewujudkan misi Nawa Cita yang tidak ringan. Lebih-lebih ketika struktur belanja kita makin mengalami perubahan yang signifikan, seperti adanya dana desa yang menuntut sebuah mekanisme fiskal dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih memadai melalui sosialisasi sistem pencatatan yang kredibel. Saya menilai, pada sisi ini, audit BPK masih lemah,” ucap anggota F-Gerindra itu.

BPK, kata Heri, memang harus diperkuat sebagai sebuah entitas yang penting dalam ketatanegaraan. Pada konteks ini, tugas audit harus mampu diposisikan sebagai bagian dari penguatan pengawasan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas good governance. “Dengan begitu, institusi BPK punya posisi yang kuat dalam konstelasi kekuasaan (legislatif-eksekutif-yudikatif-audit),” ujarnya.

Politikus dari Dapil Jawa Barat IV ini menyampaikan bahwa kandidat terpilih harus mampu menerjemahkan visi pengawasan dan memperkuat fungsi pemeriksa keuangan negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kewenangan BPK juga, menurut Heri, perlu ditambah, terutama menyangkut sosialisasi dan audit dana desa dan post-audit BUMD. Ini bertujuan agar ada standardisasi untuk tumbuh dan berkembang, serta post-audit terhadap sumber daya alam dan tata kelola keuangan masing-masing daerah sebagai bagian dari kekayaan nasional. “Kami berharap ada terobosan atas temuan BPK yang saat ini masih dirasakan belum menyentuh masalah kesejahteraan rakyat. Kita pahami saat ini rekomendasi pemeriksaan berupa WTP hanya mengukur kepatuhan, kebenaran pencatatan, dan kewajaran laporan keuangan. BPK harus menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas,” katanya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA