Tempo.Co

KOMENTAR+

Wakil Ketua DPR Mendatangi Kampung Akuarium
Sabtu, 24 September 2016
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah DKI Jakarta.

Suara Dharma Diani, 40 tahun, bergetar menahan tangis, “Kembalikan kampung kami.” Harapan ini dia sampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Di dalam tenda penampungan, Dharma bercerita banyak kepada Fadli yang sengaja datang melihat kondisi para korban penggusuran warga Kampung Akuarium, Luar Batang Pasar Ikan, Penjaringan Jakarta Utara, Jumat, 23 September 2016.

Fadli mendengarkan, sesekali bertanya. Menurut Dharma, permukiman mereka dihancurkan pemerintah DKI Jakarta pada 11 April 2016. Tidak ada proses mediasi dalam eksekusi tersebut. Fadli bertanya langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah kepada warga Kampung Akuarium.

Dharma menjelaskan, yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta sebelum meratakan tempat tinggal mereka dengan tanah hanya melalui tiga kali surat, yakni surat pemberitahuan pada 24 Maret, Surat Peringatan 1 tanggal 27 Maret, dan pada 4 April warga menerima Surat Peringatan 2 sebelum kemudian dieksekusi.

“Pemerintah tidak melakukan dialog dengan warga, atau dengan RT, atau lurah, atau dengan pihak kecamatan. Bahkan kami tidak menerima sedikit pun ganti rugi,” ujar Dharma.

Kawasan yang dihancurkan pemerintah DKI Jakarta adalah rumah yang ditempati ratusan warga. Umumnya, penduduk setempat telah menetap lebih dari 10 tahun di tepi jalur perairan Laut Jakarta ini. Selama bertahun-tahun, mereka menempati kawasan legal yang dibuktikan dengan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan diterbitkannya kartu tanda penduduk (KTP) bagi warga Kampung Akuarium.

Di dekat rumah mereka, para suami mencari kehidupan sebagai kuli panggul di pelabuhan atau menjadi nelayan. Dengan keterbatasan ekonomi ini, tindakan menghancurkan bangunan tempat tinggal mereka telah menyisakan kesedihan.

Relokasi bagi Kampung Akuarium di sejumlah rumah susun (rusun) Marunda atau Cakung ditolak. Sebab, di rusun-rusun tersebut warga harus membayar sewa Rp 250 ribu per bulan.

“Kami punya rumah sendiri, kenapa harus menyewa,” ujar Suparti (53). Karena itu, beberapa warga bersikeras bertahan di atas puing bangunan mereka walau harus berdesakan dalam tenda.

Mendengar keluhan para warga, Fadli berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah DKI Jakarta. Karena itu, bersama Fadli, turut serta anggota Komisi XI DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II Biem Benjamin dan anggota Komisi VII Dapil DKI Jakarta III Aryo Djojohadikusumo.

Fadli mengatakan seharusnya pemerintah mengedepankan sisi kemanusiaan dan melakukan negosiasi secara adil. Konstitusi Indonesia mengatur agar masyarakat Indonesia diberikan kehidupan yang layak.

“Konstitusi kita menjamin bahwa pemerintah wajib menyediakan kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Keadilan itu hak segala bangsa,” katanya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA