Tempo.Co

KOMENTAR+

IKM Cikal Bakal industri yang Kuat
Rabu, 28 September 2016
Dimaksudkan untuk lebih meningkatkan dan memaksimalkan IKM sehingga potensi seperti yang ada akan lebih optimal.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti masalah pemotongan anggaran di kementerian dan kelembagaan. Karena Kementerian Perindustrian (Kemenperin) turut kena pemotongan anggaran belanja pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian atau Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014.

Kementerian Perindustrian menargetkan pemotongan anggaran hingga 10% seiring dengan perampingan APBN oleh Kementerian Keuangan. Namun, pihaknya tetap akan mengamankan anggaran untuk pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

“IKM merupakan bagian dari penyumbang utama sektor industri pengolahan di Indonesia karena keunggulannya sebagai subsektor industri padat karya dan telah memasok kebutuhan pasar domestik. Hal tersebut telah berdampak positif terhadap kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia,” ungkap anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra baru-baru ini.

Sekarang ini terjadi pemotongan anggaran di Kementerian Perindustrian dari sekitar Rp 24 miliar menjadi sekitar Rp 6 miliar untuk kegiatan mereka. “Ini sangat minim untuk bisa membina mereka ini. Anggarannya jangan dikurangi, kalau perlu ditambah sehingga ini akan menjadi satu motivasi untuk IKM-IKM di Nusa Tenggara Barat terutama kerajinan tangan seperti mutiara yang dirangkai dengan emas dan perak sehingga menjadi aksesoris yang diminati bahkan menjadi komoditi andalan bagi daerah NTB,” jelas Bambang yang meninjau langsung kondisi di NTB.

Wakil rakyat asal Dapil Jawa Timur I, mengatakan IKM merupakan cikal bakal dari industri yang kuat. Industri dalam IKM inilah yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi dan mampu mendukung ketahanan ekonomi nasional dan bisa juga membawa pertumbuhan ekonomi yang ada di negara.

Sementara Siti Mukoromah anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa berharap ke depan harus ada perbaikan anggaran dan harus lebih signifikan. Itu dimaksudkan untuk lebih meningkatkan dan memaksimalkan IKM-IKM sehingga potensi seperti yang ada di NTB dan daerah-daerah lain akan lebih optimal. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA