Dewan Perwakilan Republik Indonesia, melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, menyetujui postur sementara APBN 2017. Persetujuan ini diperoleh setelah melalui proses Panitia Kerja Banggar, lalu dirapatkan oleh segenap unsur anggota Banggar perwakilan dari berbagai fraksi yang ada di DPR. Rapat yang dihelat di ruang sidang Banggar pada Kamis, 29 September 2016, ini juga dihadiri Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Gubernur Bank Indonesia.
Rapat kerja bersama pemerintah ini dipimpin Ketua Banggar DPR Kahar Muzakir. “Sebagai hasil panja, hasil kita bersama, kami setuju mengesahkan postur sementara ini,” katanya setelah mendapat persetujuan dari semua anggota Banggar tanpa ada perdebatan.
Sebelumnya, terlebih dahulu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan tentang APBN 2017. Dalam pemaparan sebelumnya, Sri menjelaskan, anggaran pendidikan tetap akan dijaga sebesar 20 persen, dan anggaran kesehatan tetap dijaga sebesar 5 persen. Dia juga memaparkan, pada 2017, keseimbangan primer dalam APBN Indonesia akan mengalami perbaikan menjadi 109 triliun.
Menanggapi persetujuan tersebut, Menteri Sri Mulyani menyampaikan terima kasihnya kepada anggota Banggar DPR. “Terima kasih pimpinan, saya rasa ini spiritnya sangat bagus,” ujarnya. Setelah postur sementara APBN 2017 disetujui Banggar DPR, kata Sri, tahap selanjutnya pemerintah bersama DPR akan membahas detail dari sisi belanja kementerian dan lembaga negara, serta anggaran untuk daerah.
Dalam rapat itu Sri juga menyampaikan, kenaikan lifting minyak menjadi 815 ribu barel per hari dan penurunan cost recovery menjadi US$ 10,4 miliar menambah pendapatan migas sekitar Rp 9,7 triliun. Target pendapatan nonmigas dipertahankan sama sesuai dengan RAPBN 2017 sebesar Rp 1.462,9 triliun. Pembahasan panja asumsi di Banggar menyepakati kenaikan target PNBP Non SAD Migas Rp 2,9 triliun. Selain itu, panja di Banggar menyepakati penurunan belanja subsidi energi Rp14,9 triliun. (*)