Tempo.Co

KOMENTAR+

Poin Menuju Parlemen Modern, Berwibawa, dan Kredibel
Sabtu, 01 Oktober 2016
Visi DPR RI untuk lima tahun kedepan adalah terwujudnya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Perwakilan yang Modern, Berwibawa, dan Kredibel.

Saat melakukan sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2015-2019 di Komplek Kepatihan Danurejan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis 29 September 2016, Ketua Tim Kunjungan Kerja BURT Hazrul Azwar mengungapkan bahwa visi DPR RI untuk lima tahun kedepan. Adapun visi tersebut adalah terwujudnya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Perwakilan yang Modern, Berwibawa, dan Kredibel.

Turut hadir dalam diskusi tersebut Dosen Fisipol Universitas Gajah Mada Prof Dr Purwo Santoso, Ketua Prodi UPN Yogyakarta Dr Ketut Nama, Pejabat SKPD DIY, Tokoh Masyarakat, dan Pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat. Tim Kunker BURT DPR RI dipimpin Hazrul Azwar didampingi Agung Budi Santoso (Wakil Ketua), Elva Hartati (Wakil Ketua), Andi Fauziah Pujiwatie Hatta, Sri Meliyana, Muslim, Anshory Siregar, Irma Suryani Chaniago, Indah Kurnia, dan Yulian Gunhar.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Renstra dibentuk berdasarkan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Jo UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. “Ada dua misi dalam Renstra yaitu menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat dan memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah,” ungkap Hazrul.

Wakil rakyat dari Dapil Sumatera Utara ini mengapresiasi berbagai masukan dari kalangan akademisi, para pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, dan LSM di Yogyakarta guna mempercepat terwujudnya DPR yang modern, berwibawa dan kredibel. Lembaga DPR yang modern harus didukung oleh sebuah supporting system berbasis teknologi yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga publik mengetahui kinerja anggota dewan secara real time.

“Bagaimana mewujudkan lembaga DPR yang berwibawa ini terkait dengan perilaku dan akhlak para anggota dewan agar bisa menjadi contoh, perlu komitmen bersama,” imbuh Hazrul.

Terkait masukan bahwa Renstra DPR ini cenderung akademis dan kurang terasa muatan politisnya, Hazrul melihatnya sebagai kritikan yang baik, karena memang dalam menyusun Renstra melibatkan kalangan akademisi. “Kami sebenarnya sudah pada tahapan sosialiasi pelaksanaan Renstra lima tahun kedepan, namun kami juga tidak menutup diri adanya masukan yang komprehensif sehingga makin menyempurnakan konsep Renstra di masa mendatang,” pungkas Hazrul. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA