Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemerintah Diminta Membangun Jaringan Komunikasi Perbatasan
Kamis, 06 Oktober 2016
Selama ini pemerintah berupaya membangun infrastruktur di perdesaan dalam bentuk pembangunan fisik.

Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah mendorong pembangunan kawasan perbatasan. Pembangunan tidak hanya dalam hal infrastruktur, tapi juga pembangunan jaringan komunikasi dan transportasi. “Biaya transportasi penduduk perbatasan untuk ‘turun’ dari permukiman menghabiskan biaya mencapai Rp 6 juta. Itulah sebabnya penduduk di perbatasan lebih suka belanja ke negara tetangga karena lebih dekat dan biayanya lebih murah,” ujar Hetifah dalam rapat kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kamis, 6 Oktober 2016. Rapat ini mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selama ini pemerintah berupaya membangun infrastruktur dalam bentuk pembangunan fisik. Menurut Hetifah, pembangunan jaringan komunikasi dan transportasi hendaknya juga menjadi prioritas, selain infrastruktur untuk fasilitas umum, seperti balai pertemuan desa.

Anggota Komisi II DPR RI Sirmadji, dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy, menyampaikan apresiasinya atas kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mendorong desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia yang adil. Dia berharap pemerintah memperhatikan distribusi alokasi dana desa agar tepat sasaran. Sebab, sudah ada anggaran secara khusus untuk desa.

“Ini tugas bersama bagaimana menciptakan desa yang adil,” ujar Sirmadji.

Menanggapi itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Sandjojo mengakui masih banyak masyarakat perdesaan yang miskin. Selama tiga bulan semenjak bertugas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko sudah mengunjungi 29 provinsi dan ratusan desa. Dia mengakui banyak persoalan di lapangan dan berupaya membantu menyelesaikan persoalan di desa, seperti memberi bantuan traktor untuk kawasan pertanian. Selain itu, dalam waktu dekat, Eko berencana akan menarik dua Peraturan Menteri yang dianggap tumpang tindih. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA