Tempo.Co

KOMENTAR+

Delegasi DPR Bahas Sistem Pemilu dengan KPU Meksiko
Jumat, 07 Oktober 2016
Kampanye yang dimiliki INE Meksiko merupakan masukan yang sangat bermanfaat bagi delegasi Indonesia.

Delegasi DPR RI, yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dalam rangkaian kunjungannya ke Meksiko berkesempatan mengunjungi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Meksiko yang dikenal dengan Instituto Nacional Electoral (INE), yang diterima langsung oleh Ketuanya, Lorenzo Córdova Vianello, pada Rabu, 28 September 2016.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dan INE membahas beberapa hal berkaitan dengan sistem pemilu kedua negara, seperti keuangan partai politik, kampanye, pencalonan, dan penyelenggara pemilu. Terkait kampanye, delegasi Indonesia mendapat penjelasan dari INE adanya peraturan kepada semua calon eksekutif dan legislatif tentang larangan menggunakan bahkan membayar stasiun televisi dan radio untuk berkampanye dan mengiklankan calon tersebut. Hal ini berlaku secara luas, tidak sebatas kepada calon, tapi juga pemimpin partai politik, anggota partai politik, juga setiap individu ataupun korporasi yang diindikasikan mengkampanyekan calon, yang dapat mempengaruhi preferensi pemilihan rakyat.

Lebih lanjut, Lorenzo mengatakan, untuk mengkampanyekan calon eksekutif dan legislatif di stasiun televisi dan radio, INE menetapkan waktu untuk prakampaye adalah 18 menit, dan kampanye 41 menit yang dibagi secara proposional kepada masing-masing calon. Iklan kampanye ditayangkan antara pukul 06.00 pagi dan tengah malam dengan pembagian proposional selama 3 menit setiap jam kepada semua calon. “Selama 48 menit diberikan kepada partai-partai politik untuk melakukan kampanye secara gratis di semua televisi yang ada. Dan televisi itu wajib menyiarkan kampaye tersebut, baik itu kampanye pilpres, kampanye gubernur, pilkada, walikota, atau legislatif. Jadi diberikan alokasi waktu 48 menit, dikurangi 7 menit untuk KPU-nya sendiri menyiarkan pengumuman dan imbauan,” katanya.

Yang menarik, kata Fadli, mereka melakukan monitoring. Ada tujuh televisi nasional dan hampir 400 televisi lokal dimonitor semua, bahkan direkam. Mereka mempunyai alat cukup canggih untuk melakukan monitoring dan rekaman, sehingga yang nanti dalam keadaan sengketa atau dispute, itu bisa disajikan. “Jadi KPU-nya mengambil fungsi-fungsi dalam penyiaran,” ujarnya.

Menurut Wakil Ketua DPR Korpolkam ini, konsep prakampanye dan kampanye yang dimiliki INE Meksiko merupakan masukan yang sangat bermanfaat bagi delegasi Indonesia, dan KPU Indonesia khususnya. Ia berharap KPU Indonesia bisa independen dan kuat seperti INE, di mana INE menjalankan sistem dan menegakkan aturan sesuai dengan hukum yang berlaku di Meksiko, dengan tidak berpihak pada partai politik mana pun. Hal ini juga sebagai bentuk upaya INE karena di Meksiko juga terjadi political distrust atau ketidakpercayaan terhadap partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu.

Hal lain yang menarik perhatian yang terjadi di Meksiko adalah masalah pembiayaan terhadap partai politik atau political financing. Di Meksiko, INE menyiapkan anggaran sebesar US$ 200 juta untuk membiayai kegiatan semua partai politik yang memiliki kursi di parlemen Meksiko, ditambah US$ 100 juta untuk kegiatan kampanye.

“Ada 9 partai politik nasional yang ada di DPR. Jumlah anggota DPR-nya ada 500. Sebanyak 300 dari pemilihan langsung dari proporsional terbuka, 200 dari sistem yang lebih tertutup terbatas. Ada dukungan kepada partai politik sebagai institusi demokrasi, yaitu 200 juta dollar untuk kegiatan partai politik yang dibagi 30 persen dibagi secara merata, dan 70 persen dibagi secara proporsional. Kemudian 100 juta dolar dibagi untuk kegiatan kampanye,” kata Fadli. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA