Tempo.Co

KOMENTAR+

Kunker BURT DPR ke RS Harapan Keluarga di Mataram
Jumat, 15 April 2016
Kunjungan ini untuk melihat kesiapan rumah sakit menangani pasien Jamkestama.

Untuk meninjau langsung sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan bagi pasien jaminan kesehatan utama (Jamkestama), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengunjungi Rumah Sakit Harapan Keluarga Mataram, Nusa Tenggara Barat, 13 April 2016.

“Kunjungan ini untuk melihat kesiapan rumah sakit menangani pasien Jamkestama,” kata Wakil Ketua BURT Achmad Dimyati Natakusuma setelah tim bertemu dengan dr IGK Lania, Direktur RS Harapan Keluarga, beserta jajarannya. Turut hadir dalam rombongan tersebut anggota BURT, Sukiman, Refrizal, Yulian Gunhar Indah Kurnia, dan Andi Fauziah Pujiwatie Hatta.

Menurut Dimyati, selain pengawasan terhadap penanganan pasien Jamkestama, kedatangan BURT untuk melihat kesiapan peralatan yang dimiliki oleh rumah sakit itu. “Di sini kita melihat fasilitas UGD nya, radiologi, MRI, CT scan, dan lain sebagainya,” tutur Dimyati.

Selain peralatannya, tutur Dimyati, BURT ingin mengetahui jumlah dokter dan perawa. “Jangan sampai dokternya ada, perawatnya tidak ada. Sekaligus ingin mengetahui perbandingannya, apakah satu-satu (satu perawat satu pasien) , atau satu-dua (satu perawat dua pasien),” ucapnya.

Dimyati mengatakan BURT DPR meninjau standar kamar untuk pasien. “Pelayanan pasien Jamkestama untuk rumah sakit ini bagus, baik dalam penanganan rawat inap maupun rawat jalan yang dilayani secara maksimal serta tidak dipersulit. Kami berharap, RS Harapan Keluarga menjadi contoh bagi rumah sakit lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, dalam pertemuan, Lania menjelaskan, pihak rumah sakit pada prinsipnya berusaha melayani pasien Jamkestama sebaik mungkin. “Terima kasih atas dukungannya. Kami akan berusaha melayani sebaik mungkin,” ujarnya.

Lania menerangkan, RS Harapan Keluarga, meski belum termasuk rumah sakit internasional, memiliki 250 orang karyawan, 50 orang dokter spesialis di segala bidang keilmuan, sepuluh orang dokter umum, dan sekitar 70 orang perawat dengan jumlah tempat tidur sekitar 109.

Namun salah satu kendala yang ada di dialami adalah belum tersedianya landasan helikopter. “Kami belum ada helicopter pad, sementara jika ada pasien yang perlu dibawa menggunakan helikopter, disarankan di lapangan terbuka dekat dengan RS, lalu kami jemput,” kata Lania. (*) 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA