Tempo.Co

KOMENTAR+

Reaksi Presiden Atas OTT Kemenhub Mendapat Apresiasi
Rabu, 12 Oktober 2016
Tumpang tindih aturan transportasi laut sudah terjadi sejak lama.

Anggota Komisi VI DPR-RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi reaksi Presiden Joko Widodo yang mendatangi langsung Kementerian Perhubungan tempat operasi tangkap tangan (OTT) berlangsung. Namun, menurut dia, jangan sampai ini hanya jadi tontonan yang tidak diikuti pembersihan pungutan liar (pungli) di lembaga lain.

“Kita patut mengapresiasi reaksi Presiden Jokowi yang langsung mendatangi lokasi OTT di Kemenhub. Hanya saja, jangan sampai ini dijadikan sebagai langkah pencitraan belaka. Pemberantasan pungli harus dilakukan di semua lini. Bahkan, sampai ke lembaga Kepolisian dan Istana Negara," ujar Bambang, Selasa, 11 Oktober 2016.

Seperti diketahui bahwa pada Selasa sore usai menyaksikan OTT di Kemenhub, Presiden Jokowi berkelakar akan menindak tegas pejabat negara yang masih mengutip pungli. Sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian yang ikut hadir menyatakan, pemberantasan pungli akan terus digencarkan termasuk ke institusi yang dipimpinnya. OTT di Kemenhub ini melibatkan oknum pejabat Direktorat Perhubungan Laut.

Menurut Bambang, ada yang perlu dibenahi dari perizinan kapal di pelabuhan. “Sertifikasi kapal perlu disederhanakan agar tak terjadi pungli. Tumpang tindih aturan transportasi laut sudah terjadi sejak lama. Akibatnya, menimbulkan ekonomi biaya tinggi,” tutur anggota Fraksi Gerindra DPR ini.

Tidak hanya di transportasi laut, praktik pungli sebenarnya banyak terjadi di transportasi darat. Bahkan, ratusan kali lipat daripada di laut.

"Banyak truk angkutan logistik selalu kena pungli di jalan. Bahkan untuk mengurus SIM saja, butuh tambahan dana Rp 200 ribu agar prosesnya bisa dipercepat seperti yang dialaminya sendiri di Surabaya, Jatim," ujarnya.

“Inilah potret Indonesia kini. Banyaknya kasus pungli saat ini menandakan revolusi mental yang didengungkan pemerintah belum berjalan. Mestinya, pemberantasan pungli sudah dilakukan Jokowi sejak pertama kali memimpin pemerintahan seiring jargon revolusi mental,” imbuhnya.

Bambang mengatakan pengawasan internal kementerian lewat Inspektur Jenderal (Irjen) mestinya ditingkatkan. Bila Irjen sudah menemukan oknum pengutip pungli, barulah diserahkan ke penegak hukum. Selama Irjen bergerak optimal dan efektif, pungli bisa diberantas. “Saya setuju dengan rencana Presiden Jokowi memecat pegawai Kemenhub yang tertangkap tangan, sambil proses hukum pidananya berjalan di pengadilan,” pungkasnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA