Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi X Hati-hati Sikapi Realokasi Anggaran Renovasi GBK
Minggu, 16 Oktober 2016
Realokasi anggaran renovasi GBK harus dibahas secara trilateral meeting antara Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.

Komisi X DPR mengaku akan sangat berhati-hati dalam menyikapi usulan realokasi anggaran renovasi kawasan Gelora Bung Karno sebesar Rp 500 miliar yang diajukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga mengusulkan anggaran itu direalokasikan untuk anggaran persiapan Asian Games (AG) XVIII Tahun 2018 saat raker pada 8 Juni 2016.

Anggaran itu akan direalokasikan pada program Broadcasting Fee untuk AG XVIII Tahun 2018 sebesar Rp 405 miliar, dukungan penyelenggaraan Asian Para Games 2018 sebesar Rp 10,125 miliar, Rp 5 miliar untuk dukungan kepanitiaan Asian Para Games (INAPGOC) 2018, dan dukungan pembinaan PRIMA, penguatan LADI, dan dukungan layanan kesehatan RSON untuk persiapan tuan rumah Asian Games XVIII Tahun 2018 sebesar Rp 79,875 miliar.

“Terkait realokasi anggaran sebesar Rp 500 miliar itu, kami sangat hati-hati, baik dari Komisi X DPR maupun pemerintah. Kami meminta harus dilakukan semacam verifikasi dan dilaporkan dulu kepada BPKP. Menurut Kemenpora, sudah ada hasil audit BPKP, ada dua poin yang disampaikan BPKP,” ujar Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya seusai memimpin raker Komisi X dengan Menpora Imam Nahrawi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2016.

Pertama, kata Riefky, harus dibahas secara trilateral meeting antara Kemenpora RI, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Kedua, hasil trilateral meeting harus disampaikan dan dibahas antara Komisi X DPR dan Kemenpora. “Realokasi anggaran bisa dilaksanakan jika disetujui. Dan Kemenpora menyerahkan data yang terkait usulan realokasi anggaran renovasi kawasan GBK kepada Komisi X DPR. Jika pekan depan bisa dipaparkan dan disetujui, prosesnya akan dikembalikan pada mekanisme di Kemenkeu,” tutur politikus Fraksi Partai Demokrat itu.

Riefky mengatakan Komisi X DPR juga menyoroti permintaan pembayaran yang diminta Olympics Council of Asia (OCA) kepada Panitia Pelaksana AGXVII untuk kegiatan broadcast dan sebagainya. Padahal dana itu tidak dianggarkan pada APBN 2016 dan 2017.

“Kami meminta kepada Kemenpora dan pemerintah untuk konsisten. Kita sudah mulai melakukan pengeluaran terhadap biaya yang terkait dengan Asian Games itu sendiri, tapi kemudian ada dana yang dibayarkan kepada OCA. Karena ini anggaran yang bersumber dari RAPBN, kita minta agar ini dijelaskan. Kami minta dokumennya dilengkapi dan disampaikan minggu depan,” kata Riefky.

Dalam kesempatan itu, Riefky juga mengingatkan Kemenpora untuk lebih serius menghadapi pelaksanaan AG XVIII. Komisi X DPR juga mendesak Kemenpora berkoordinasi dengan KOI-KONI-dan Satlak Prima untuk memilah secara tegas terhadap cabor prestasi Olimpiade dan non-Olimpiade, dan agar dalam pengalokasian anggarannya lebih memprioritaskan cabang olahraga prestasi yang memiliki jenjang internasional mulai SEA Games-ASIAN Games-sampai dengan Olimpiade.

“Komisi X DPR juga meminta Kemenpora meyakinkan kembali negara-negara peserta bahwa Indonesia telah siap dan aman bagi penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018,” ujar politikus asal Dapil Aceh itu. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA