Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi IV DPR Dukung Tenaga Penyuluh Perikanan
Senin, 17 Oktober 2016
Penyuluh perikanan bantuan lainnya sebagai tenaga prioritas dengan hak yang sama.

Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satu kesimpulan yang disepakati adalah mendukung 1.000 penyuluh perikanan pembantu dan 1.500 penyuluh perikanan bantuan lainnya sebagai tenaga prioritas dengan hak yang sama.

Raker dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2016. Adapun agenda utama rapat yang dihadiri langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ini adalah membahas penyesuaian RKA-K/L 2017 atas hasil Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Dalam laporannya, Menteri Susi menyampaikan bahwa terkait tenaga penyuluh, Kementerian Kelautan dan Perikanan awalnya mengontrak 2502 penyuluh dan sisanya sekarang 2420. “Selanjutnya kami butuh enumerator. Akan dilakukan rekrutmen serentak untuk enumerator dan penyuluh perikanan,” ujarnya.

Adapun untuk pagu anggaran, Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017 mengambil kesimpulan dan memutuskan pagu RKA-K/L sebesar Rp 9,278 triliun. Lebih lanjut Herman menjelaskan, pagu tersebut bersumber dari dana rupiah murni sebesar Rp 8,63 triliun, PNBP Rp 77,15 miliar, pinjaman luar negeri Rp 478,74 miliar, dan hibah luar negeri Rp 88,37 miliar. “Alokasi anggaran ini sesuai dengan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Kalau nanti ada tambahan anggaran lagi, hasil keputusan Banggar akan dirapatkan lagi,” tutup Herman. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA