Tempo.Co

KOMENTAR+

Evita: Fenomena Digitalisasi Sudah Merambah Indonesia
Rabu, 19 Oktober 2016
Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan platform online.

Delegasi DPR RI yang terdiri atas anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Evita Nursanty (F-PDI Perjuangan) dan Zainudin Amali (F-PG/Dapil Jawa Timur) turut berpartisipasi dalam kegiatan Meeting of the OECD Global Parliamentary Network di Paris, Prancis, Rabu, 12 Oktober 2016, waktu setempat.

Saat sesi yang bertema “Digitalisation and the Future of Work”, Evita, yang juga anggota Komisi I DPR, menyampaikan bahwa fenomena digitalisasi juga sudah merambah di Indonesia.

“Penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan manusia semakin memudahkan urusan kita sehari-hari, mulai proses transformasi, pemesanan transportasi, mengirimkan dokumen, memesan makanan, hingga membersihkan rumah, saat ini dapat dilakukan hanya dalam satu aplikasi ponsel pintar (platform),” kata Evita.

Namun, sayangnya, menurut dia, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan platform online dalam bisnis yang ditekuni lebih dari 30 ribu orang itu.

“Sehingga banyak menimbulkan kebingungan dan masalah terkait hubungan kerja antara pemilik platform dan para penyedia layanan jasa,” kata politikus asal Dapil Jawa Tengah itu.

Masih dalam kesempatan yang sama, delegasi DPR juga telah mendengar lebih jauh pengalaman dari negara-negara lain terkait peraturan perundang-undangan yang mereka buat untuk menjawab fenomena platform online. Beberapa negara, seperti Swedia, Cile, dan Jerman, berbagi pengalaman terkait fenomena ini.

Pertemuan yang berlangsung sehari penuh ini membahas lima agenda utama. Pertama, digitalisasi dan masa depan pekerjaan (digitalisation and the future of work). Kedua, pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab (responsible business conduct); ketiga, migrasi dan integrasi (migration and integration). Berikutnya, regenerasi demokrasi untuk era baru (regenerating democracy for a new age); terakhir, kebijakan yang sensitif gender (gender-sensitive policies).

Diskusi yang dipandu Anthony Gooch, Ketua Global Parliamentary Network dan Direktur Komunikasi serta Urusan Publik OECD, berlangsung hangat dari awal hingga akhir pertemuan.

Di awal pertemuan, Gooch sempat memaparkan perkembangan terbaru dari OECD Global Parliamentary Network terkait pengumpulan database anggota parlemen yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan jaringan ini.

Selain paparan dari para panelis dan pembahas mengenai isu-isu yang ada dalam mata agenda, di tengah pertemuan, delegasi dari parlemen Jepang memberikan presentasi mengenai hasil pertemuan OECD Global Parliamentary Meeting on the road di Tokyo beberapa waktu lalu.

Pertemuan OECD Global Parliamentary Network kali ini merupakan pertemuan kedua yang diadakan pada tahun ini, setelah pertemuan sebelumnya diadakan di Tokyo pada April 2016.

OECD Global Parliamentary Network merupakan sebuah jaringan yang dibentuk oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) sebagai wadah yang menghubungkan para anggota parlemen dari negara OECD dan negara-negara partner untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, khususnya dalam isu-isu yang menjadi perhatian OECD. Jaringan ini juga memberikan kesempatan DPR RI untuk memperkuat fungsi diplomasi parlemen, khususnya dalam pembahasan isu-isu ekonomi dunia.

Kegiatan yang diselenggarakan di OECD Conference Center, Paris, Prancis, ini dihadiri oleh lebih-kurang 75 anggota parlemen dari 27 negara anggota OECD dan negara-negara partner, termasuk Indonesia, Tunisia, Kosta Rika, dan Aljazair. Beragamnya delegasi yang datang menambah kaya perspektif diskusi pada pertemuan tersebut. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA