Tempo.Co

KOMENTAR+

Kondisi Keuangan Negara dalam Situasi Gawat
Kamis, 20 Oktober 2016
Dari proyeksi RAPBN 2017 sebesar Rp 2.123 triliun, sebesar Rp 221 triliun habis terpakai untuk membayar cicilan bunga utang pemerintah.

Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra menilai kondisi keuangan negara dalam situasi gawat. Hal ini ia ungkapkan setelah mendapat informasi mengenai hasil rapat Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan beberapa waktu lalu terkait kondisi RAPBN 2017.

Pasalnya, dari proyeksi RAPBN 2017 sebesar Rp 2.123 triliun, sebesar Rp 221 triliun habis terpakai untuk membayar cicilan bunga utang pemerintah. Ironisnya, angka ini bisa melonjak hingga lebih dari Rp 500 triliun jika utang pokok juga jatuh tempo dan harus dicicil dalam tahun anggaran yang sama pada tahun 2017. “Seperempat APBN 2017 hanya untuk membayar utang, sisanya untuk menutupi belanja rutin pemerintah yang makin besar, mana lagi dana untuk membangun?” ujar Sutan di sela-sela rapat dengar pendapat Komisi X DPR dengan Badan Ekonomi Kreatif di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2016.

Politikus F-Gerindra itu menilai kondisi gawat keuangan negara ini tidak bisa lagi diatasi dengan pemangkasan anggaran seperti sekarang. Sebab, pada dasarnya yang dipotong itu sudah sangat kecil anggarannya. “Sehingga untuk menutupi kondisi ini, pemerintahan Jokowi terus melaksanakan pembangunan fisik dengan dana pinjaman. Akibatnya, pemerintah terjebak dengan permainan negara donor,” tutur politikus yang akrab dipanggil SAH itu.

Menurut dia, pemerintah tak sadar telah menerapkan kebijakan utang jangka pendek yang digunakan untuk investasi jangka panjang. Akibatnya, proyek yang dibangun belum memiliki manfaat, tapi kewajiban membayar utang sudah datang. Hal ini bisa membuat pemerintah gagal bayar utang. “Jika ini terjadi, kita akan mulai menggadai apa yang ada untuk menalangi kebutuhan. Padahal sekarang saja banyak BUMN kita yang sudah digadai ke pihak luar,” kata politikus asal Dapil Jambi itu.

Menyikapi hal ini, Sutan berharap pemerintah segera sadar dengan mengubah kebijakan utang luar negeri, terutama pinjaman infrastruktur yang berbunga tinggi. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA